TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Besar kemungkinan dua partai politik yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran di DPR RI.

PDIP telah memberi sinyal tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran sementara PKS 'ditolak' oleh anggota Koalisi Indonesia Maju.

Meski demikian belum ada keputusan akhir dari PDIP dan PKS akan menjadi oposisi di DPR.

Pertimbangan PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sikap politik PDIP bisa saja diputuskan pada kongres PDIP yang rencananya digelar pada April 2025 mendatang.

Hal ini berkaca dari sejarah di mana PDIP mengumumkan sikapnya menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui forum kongres.

Namun Hasto juga tidak menutup kemungkinan bahwa rapat kerja nasional (rakernas) PDIP pada Mei 2024 mendatang dijadikan forum untuk mengambil keputusan terkait posisi politik.

"Nanti kita bisa lihat dinamika politik yang ada," ujar dia.

Penjelasan PKS

Sementara PKS ditolak oleh parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Penolakan terutama digaungkan oleh Partai Gelora.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu tak mempersoalkan penolakan yang disampaikan Partai Gelora.

Menurut dia pihaknya itu mempunyai pengalaman sebagai partai politik yang pernah berada di dalam dan luar pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam. Kami punya pengalaman tersendiri, ya," kata Syaikhu ditemui di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (30/4/2024).