TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron dinilai membuka borok institusi yang dipimpinnya sendiri usai menyeret nama pimpinan KPK lainnya, Alexander Marwata dalam kasus mutasi aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan).

Adapun hal ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman.

Selain itu, Boyamin juga menilai upaya Ghufron dengan menyeret Alex dalam kasus mutasi ASN Kementan adalah langkah untuk mencari keamanan diri sendiri.

"Cari aman tapi malah bumerang dengan buka borok dan itu semakin memperburuk citra KPK yang sudah terpuruk," ujarnya kepada Tribunnews.com, Senin (6/5/2024).

Bahkan, Boyamin meyakini bahwa upaya seperti yang dilakukan Ghufron dengan menyeret Alexander saat dirinya terjerat kasus turut diikuti oleh pimpinan lainnya.

"Bisa juga begitu, namun niat cari aman tapi malah semua terjebur jurang," katanya.

Boyamin juga melihat upaya saling serang antar pimpinan KPK ini sudah terjadi sejak lama, tetapi baru terbuka secara gamblang saat Ghufron menyebut Alex dalam kasus yang tengah menjeratnya.

Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa pimpinan KPK tidak memiliki integritas.

"Sebenarnya sudah terjadi lebih lama namun belum terbuka seperti sekarang. Menurut saya, (saling serang) karena pimpinan kurang integritas sehingga banyak menimbulkan masalah," tuturnya.

Baca juga: Nurul Ghufron Seret Alexander Marwata soal Mutasi ASN Kementan, MAKI: Dewas KPK Harus Panggil Alex

Lebih lanjut, Boyamin pun meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk mendatangkan Alex saat sidang etik mendatang untuk membuktikan pernyataan Ghufron tersebut.

Apabila pernyataan Ghufron tidak benar, maka Boyamin mengatakan sanksi yang dijatuhkan Dewas akan semakin berat.

"Dewas harus panggil Alex Marwata sebagai saksi dalam sidang kode etik Nurul Ghufron."

"Jika benar apa yang dikatakan NG (Nurul Ghufron), maka Alex Marwata juga harus disidangkan oleh Dewas KPK sebagai terperiksa dan jika tidak benar apa yang dikatakan NG, maka itu akan memperberat hukuman terhadap NG," pungkas Boyamin.

Ghufron Sebut Bantu Mutasi ASN karena Ada Saran dari Alex Marwata

Sebelumnya, Ghufron menyebut bahwa bantuan berupa proses mutasi pegawai Kementan merupakan saran dari Alex.

Awalnya, Ghufron mengungkapkan bahwa rekannya menghubunginya via telepon untuk meminta bantuan mutasi menantunya di lingkungan Kementan.

Namun, sambungnya, permintaan mutasi tersebut ditolak dengan alasan kekurangan SDM.

Hanya saja, alasan tersebut diduga hanya dalih saja lantaran ketika menantu dari rekan Ghufron tersebut mengajukan pengunduran diri justru langsung diterima.

Setelah mendengar cerita rekannya itu, Ghufron pun berkonsultasi dengan Alex.

Kemudian, Alex pun menyarankan agar menantu rekan dari Ghufron tersebut melakukan pemenuhan syarat mutasi dulu dan setelahnya di-endorse permohonan mutasinya.

Alex, kata Ghufron, mengakui bahwa apa yang disarankannya tersebut pernah dilakukannya.

"Pak Alex menceritakan bahwa yang begitu boleh, karena Pak Alex menceritakan beberapa case lainnya yang beliau menyampaikan 'saya pernah begitu-gitu', itu dari pak Alex."

"Katanya Pak Alex, juga asalkan pemohon mutasi memenuhi syarat dan bukan kemudian tidak memenuhi syarat lalu di-endorse agar memenuhi syarat," beber Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: Dewas KPK Belum Dapat Konfirmasi Nurul Ghufron Hadir di Sidang Etik Besok

Lantas, Ghufron menuturkan bahwa Alex turut memberikan beberapa nomor pejabat Kementan dan salah satunya Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono yang saat ini terseret kasus dugaan gratifikasi di Kementan.

"Setelah mendapatkan nomornya, saya sampaikan, dan penyampaian saya bukan kemudian minta dimutasi dikabulkan atau tidak."

"(Ghufron) menyampaikan komplainnnya 'kok tidak konsisten'. Beliau (pejabat Kementan) kemudian menanggapi, 'baik, Pak, kami cek dulu', namanya kan nggak mungkin dia langsung menganu ya, 'baik, Pak, kami cek dulu," ujarnya.

Sebagai informasi, Ghufron dan Alex sebenarnya dilaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran etik lantaran diduga menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK dalam proses mutasi pegawai Kementan.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Ilham Rian Pratama)