Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diisukan akan menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. Hal tersebut pun menuai pro dan kontra di masyarakat.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia, Jamiluddin Ritonga mengatakan penetapan jumlah kementerian sebenarnya hak prereogatif presiden terpilih. Karena itu, berapa pun jumlah kementerian yang ditetapkan Prabowo tidak ada masalah.

Baca juga: Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Masinton PDIP: Tak Usah Kekanak-kanakan

Meskipun hak prereogatif Prabowo, ia menyatakan penetapan jumlah kementerian harus rasional. Menurutnya, penetapan jumlah tersebut harus dari penterjemahan visi dan misi. 

"Jadi, idealnya penetapan jumlah kementerian mengacu pada kebutuhan. Kalau ini dasar berpikirnya, maka 40 kementerian masih akan dinilai sangat rasional," kata Jamiluddin saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).

Ia menyatakan bahwa penambahan jumlah kementerian akan menjadi masalah jika nantinya didasarkan bagi-bagi jabatan.

Baca juga: NasDem Pastikan Berikan Kader Terbaiknya Jika Diberikan Kepercayaan Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

"Jumlah kementerian itu akan menimbulkan masalah bila didasari untuk bagi-bagi jabatan. Peluang ke arah itu sangat besar karena Prabowo-Gibran menginginkan koalisi gemuk," ungkapnya.

Jamiluddin menjelaskan keinginan ke arah tersebut dinilai sangat besar karena Prabowo berupaya merangkul sebanyak mungkin partai politik untuk masuk ke koalisinya. 

Untuk mengakomodir partai tersebut, Prabowo mau tidak mau menawarkan kursi menteri atau wakil menteri kepada partai yang bersedia berkoalisi.

Konsekuensi dari politik akomodir itu, tentu akan berpengaruh terhadap penambahan menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini tentunya akan menambah kementerian untuk bagi-bagi jabatan kepada partai pendukung.

"Kalau Prabowo-Gibran nantinya menetapkan 40 kementerian karena atas dasar bagi-bagi jabatan, tentu dasarnya jadi irasional. Tentu hal itu akan menimbulkan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Prabowo-Gibran diawal pemerintahannya sudah dinilai negatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, Jamiluddin menegaskan tindakan bagi-bagi jabatan itu pun dianggap tidak akan baik bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depannya.

"Karena itu, Prabowo-Gibran idealnya menyampaikan rasionalisasi jumlah kementerian yang ditetapkannya agar pemerintahannya diawali dengan respon baik dari rakyat Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons soal munculnya isu kalau Prabowo-Gibran akan membentuk sebanyak 40 kementerian di kabinet yang dipimpinnya.

Baca juga: Soal Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran, Jokowi Sebut Usul Boleh Tapi Nimbrung Enggak Boleh

Habiburokhman menyebut, sejatinya soal pembentukan kabinet itu murni berada pada hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih.

"Secara substansi, baik konstitusi itu ada di pak prabowo, sebagai presiden elected. Apakah besar efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau," kata Habiburokhman kepada awak media saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Namun jika membicarakan soal jumlah, Habiburokhman menilai tidak masalah jika memang nantinya akan terbentuk banyak Kementerian.

Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang besar, dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

Oleh karenanya dengan melibatkan banyak pihak, maka tujuan untuk mewujudkan cita-cita itu akan semakin baik dilakukan.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata dia.

Dirinya lantas meminta kepada publik untuk tidak membaca postur 'besar' itu pada keadaan fisik seorang manusia. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu memang menyadari, jika postur gemuk pada seseorang bukan berarti yang bersangkutan sehat.

Namun, postur gemuk di jajaran kabinetlain halnya dengan postur tubuh manusia. Kata dia, dalam urusan kenegaraan, jumlah pihak yang dilibatkan semakin banyak maka dinilai akan semakin baik.

"Jadi kita gak bicara, kalau gemuk dalam konteks fisik seorang perorang itu kan tidak sehat, tapi dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target target kita besar," kata dia.

"Wajar kalau kita perlu mengumpulkan banyak orang, berkumpul dlm pemerintahan sehingga jadi besar," tukas Habiburokhman.

Sebagai informasi, jika jumlah kabinet di Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya benar sebanyak 40 kementerian, maka angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan jumlah kementerian yang ada saat ini.