Pengungsi Rohingya di Indonesia Mencapai 1.992 Orang, Kemlu Jelaskan Pemerintah Belum Juga Usir
Dikatakan Cecep jangan sampai Indonesia yang bukan negara berpihak menanggung beban dan tanggung jawab lebih besar dari negara berpihak itu sendiri.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekertaris Jenderal Kementerian Luar Negeri RI Cecep Hermawan mengatakan hingga Maret 2024 jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia telah mencapai 1.992 orang.
Hal ini disampaikan Cecep dalam diskusi "Optimalisasi Diplomasi Internasional Polri dalam Rangka Penanganan Kejahatan Transnasional Melalui Penguatan Atase dan Staf Teknis Polri, Pusat Misi Internasional Polri" di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (7/5/2024).
"Kasus warga negara asing menjadi korban TPPO angkanya juga terus meningkat. Pendaratan kapal para pengungsi Rohingya periode November 2023 sampai dengan Maret 2024 total sekitar 1.992 orang," kata Cecep.
Ia menegaskan, pengungsi Rohingya di Indonesia menjadi polemik bagi pemerintah.
"Kita memahami bahwa situasi ini menjadi polemik tersendiri diantara kita di dalam negeri," jelasnya.
Baca juga: Kemlu Ungkap Kasus TPPO WNI Terus Meningkat Setiap Tahun, Pernah Melonjak hingga 100 Persen
Hal itu dikatakan Cecep dikarenakan kenaikan angka pengungsi rohingya ke Indonesia serta sentimen yang kurang positif di tengah masyarakat.
"Kita tahu bersama bahwa Indonesia bukanlah negara berpihak terhadap konvensi pengungsi 1951. Tetapi sebagai negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan," kata Cecep.
Cecep mengatakan, pemerintah RI tidak bisa begitu saja mengusir pengungsi yang sudah ada di wilayah Indonesia.
"Ditegaskan Menlu bahwa negara yang berpihak konvensi 51 harus turut bertanggung jawab. Dapat menerima para pengungsi yang ada di Indonesia saat ini," jelasnya.
Dikatakan Cecep jangan sampai Indonesia yang bukan negara berpihak menanggung beban dan tanggung jawab lebih besar dari negara berpihak itu sendiri.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.