TRIBUNNEWS.COM - Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan Presidential Club yang digagas oleh atasannya itu berbeda dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Dia mengungkapkan Presidential Club yang bakal beranggotakan mantan Presiden RI yang masih hidup itu bersifat informal.

Dahnil menegaskan Presidential Club adalah wadah untuk mantan Presiden RI untuk bersilaturahmi hingga berdiskusi

"Presidential Club bukan institusi formal, bukan lembaga. Tapi sekedar silaturahim, sharing, dan diskusi para Presiden Indonesia yang masih bersama kita semua, dari masa ke masa," tuturnya ketika dihubungi Tribunnews.com, Rabu (8/5/2024).

Dahnil mengatakan bahwa pembentukan Presidential Club sebagai upaya untuk memperkuat visi keberlanjutan dan menjawab tantangan ke depan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Selain itu, sambungnya, Presidential Club juga sebagai upaya Prabowo untuk menghentikan tradisi tidak melanjutkan kebijakan presiden sebelumnya atau yang disebutnya sebagai 'cancel culture'.

"Sebagai upaya Pak Prabowo memperkuat visi keberlanjutan, kebersamaan serta menjawab tantangan yang tak mudah lima tahun ke depan melalui persatuan yang kokoh sehingga kita bisa mengakselerasi semua agenda Indonesia Maju."

"Dan menghentikan 'cancel culture' dalam kebijakan pemerintahan. Cancel culture adalah tradisi tidak melanjutkan presiden sebelumnya, padahal kebijakan tersebut bagus, sehingga tradisi ganti pemerintahan seringkali selalu memulai sejak awal," bebernya.

Baca juga: Tanggapi Wacana Presidential Club, Feri Amsari: Jangan Diformilkan, Jangan Bebani Uang Negara

Dahnil pun berharap wacana Prabowo membentuk Presidential Club terealisasi karena menurutnya, pemimpin bangsa Indonesia memiliki genetika rekonsilitif seperti Presiden RI pertama, Soekarno.

"Kebesaran hati para pendiri bangsa ini pastilah menular sebagai genetika kepemimpinan para pemimpin Indonesia saat ini. Saya haqul yakin, ainul yakin," katanya.

PKS Kritik Presidential Club jika Jadi Lembaga, Sebut Sudah Ada Wantimpres

Sebelumnya, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) PKS, Al Muzammil Yusuf, mengkritik Presidential Club menjadi lembaga kenegaraan baru.

Dia mengatakan, jika hal tersebut terjadi, maka akan tumpang tindih dengan kerja Wantimpres.

"Wantimpres menggantikan keberadaan DPA pada masa Orde Baru. Karena dinilai kurang fleksibel dalam peran sebagai mitra penasehat presiden."