TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Foto Presiden Jokowi tidak dipajang di dinding kantor DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut) pada Senin (6/5/2024).

Di tembok Aula Bung Karno DPD PDIP Sumut itu hanya terlihat foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan lambang negara Garuda Pancasila.

Momen tersebut terlihat saat Edy Rahmayadi menyerahkan formulir pendaftaran Pilgub Sumut ke kantor DPD PDIP di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya menjelaskan foto Jokowi bukan sengaja tidak dipasang oleh pihaknya.

Kata dia foto orang nomor satu di Indonesia itu terjatuh saat pihaknya memasang spanduk.

"Itu jatuh. Jatuh waktu masang backdrop enggak sempat pasang lagi," kata Aswan seperti dikutip dari Kompas.com.

Pernyataan Berbeda

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan  foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah sudah banyak dicopot di kantor DPD PDIP lainnya.

Dia merespons tak adanya foto Jokowi di ruang rapat kantor DPD PDIP Sumatera Utara, hanya ada foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kami mendapat informasi itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan sebagai respon bahwa seorang presiden sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan selurusnya," kata Hasto di Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Hasto menjelaskan pencopotan foto tersebut merupakan respons atas sikap Jokowi yang dinilai tak menjalankan konstitusi.

"Ketika prinsip-prinsip itu dilanggar dan tidak memberikan keteladanan maka muncul berbagai respons," ujarnya.

Tak Ada Perintah

Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya tak memberikan perintah kepada pengurus daerah untuk mencopot foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hasto menegaskan PDIP sangat menghormati posisi Jokowi sebagai presiden dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Tidak ada arahan dari DPP PDIP karena presiden saat ini adalah Pak Jokowi dan wakilnya adalah Pak Kiai Ma'ruf, beliau kami hormati," kata Hasto.

Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi

PDIP telah menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi kader partai tersebut.

Alasan utamanya ialah karena Jokowi diduga kuat mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Saat Pemilu Presiden 2024.

PDIP adalah pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PDIP menganggap status Jokowi sekaligus Gibran telah selesai dari PDIP.

Bahkan, PDIP juga merasa Jokowi dan Gibran tidak perlu mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

"Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja," kata Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Gara-gara Ganjar Kalah Pilpres

Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Panel Barus, mengatakan Presiden Joko Jokowi seakan disalahkan atas kekalahan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD yang diusung PDIP di Pilpres 2024.

Hal ini merespons pernyataan sejumlah petinggi PDIP yang dianggap menyerang Jokowi belakangan ini.

“Ini kan gara-gara PDIP kalah Pilpres kemarin lalu Pak Jokowi disalahkan atas kekalahan itu. Bahkan Pak Jokowi didiskreditkan,” kata Panel kepada wartawan, Sabtu (4/5/2024).

Panel menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres tentu kecewa.

Namun jangan persoalan ditimpakan kepada pihak lain.

Menurutnya, Pilpres 2024 diselenggarakan dengan transparan dan para kontestan sudah lama melakukan persiapan.

Dia mengungkapkan rakyat pada ujungnya yang memilih sesuai persepsi serta hati nuraninya.

Panel menegaskan pihak yang kalah lebih baik introspeksi dan melakukan evaluasi internal ketimbang menyalahkan pihak lain.

Dia menegaskan rakyat memerlukan contoh kedewasaan dari para tokoh atau partai politik.

“Mungkin kalau jagoannya PDIP yang menang, beda cerita ya," ujar Panel.

Penulis: Fersianus/Has