Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menjelaskan dampak positif dan negatif dari wacana penambaham kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Trubus mengatakan, sejumlah dampak positif dari penambahan kementerian, yaitu untuk meredam protes-protes dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.

"Kalau positifnya itu kan meredam protes-protes dari koalisi kan. Jadi pemerintahannya itu lebih bersifat tenang, adem, enggak banyak tuntutan. Seperti Pak Jokowi pada periode 2 ini kan," kata Trubus, saat dihubungi Tribunnews.com, pada Kamis (9/5/2024).

Kemudian, Trubus juga menuturkan, penambahan kementerian dapat membuat semua kebijakan Prabowo sebagai presiden terpilih, berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan kepentingan-kepentingan para partai pendukung yang sudah terakomodir melalui kursi jabatan yang disediakan.

"Hampir semua kebijakan itu bisa berjalan efektif karena mereka mendukung. Secara politik kan enggak ada yang ganjel-ganjel," ucapnya.

Sementara itu, Trubus mengatakan, penambahan kementerian akan semakin membebani anggaran negara.

"Tentu membebani anggaran negara. Kemudian terlalu gemuk (kabinet), banyak orang (mengakibatkan) sulit mengendalikannya. Karena umumnya mereka orang partai, jadi tunduk pada partainya, bukan tunduk pada presidennya," tutur akademisi Universitas Trisakti itu.

Tak hanya itu, Trubus menyoroti potensi korupsi juga akan semakin banyak terjadi dan adanya tumpang tindih kewenangan antar kementerian.

"Dan potensi korupsinya juga tinggi ketika semakin banyak kementerian," ujarnya.

"Nah, yang lain semakin banyak tumpang tindih kebijakan nantinya. Enggak jelas. Kayak kita ngurusin pangan aja ada Bulog, ada Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, jadi enggak karu-karuan yang mana yang berkuasa," jelas Trubus.

Terkait potensi korupsi itu, Trubus kemudian menyinggung posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berada dalam lingkung eksekutif.

"Kementerian yang sekarang aja korupsinya merajalela. Itu karena, dulu KPK itu sifatnya lembaga non-pemerintah, jadi dia bisa menetapkan dengan cepat siapa yang korupsi. Nah setelah dia jadi eksekutif, sekarang dia enggak bisa apa-apa," kata Trubus.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menambah jumlah kementerian hingga lebih dari 40.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak masalah jika nantinya Prabowo akan menambah jumlah kementerian.

Sebab, Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki tujuan dan cita-cita yang besar juga.

"Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga enggak ada masalah. Justru semakin banyak semakin bagus kalo saya pribadi," kata Habiburokhman di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).