TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menegaskan duet antara dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pilkada DKI Jakarta, tak mungkin terjadi.

Alasannya, karena ada dua penghalang di antara keduanya.

Pertama, kata Ujang, hubungan Anies dan Ahok bak air dan minyak.

Oleh karena itu, keduanya susah untuk disatukan.

Alasan yang kedua, pasangan Anies-Ahok ini menyelahi aturan Undang-undang.

Itu karena keduanya sama-sama pernah menjabat sebagai gubernur atau orang pertama di DKI Jakarta.

"Tidak bisa mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur itu tidak bisa dalam undang-undang Pilkada."

"Jadi untuk mengakhiri spekulasi ini, di suasana ini yang saya katakan seperti minyak dan air, tidak akan bertemu, juga undang-undang itu (mengatur) tidak boleh (mantan gubernur menjadi calon wakil gubernur)," kata Ujang pada Kamis (9/5/2024).

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi undang-undang.

Dalam Pasal 7 huruf o undang-undang tersebut diatur, bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk calon Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.

Sehingga, menurut Ujang, duet Anies-Ahok sebagai isu spekulatif semata.

Baca juga: Duet Anies-Ahok di Pilkada Jakarta Terjegal Aturan Main: Keduanya Seperti Minyak dan Air

Diketahui, isu duet dua mantan Gubernur DKI Jakarta di Pilkada DKI Jakarta 2024 ini tengah menjadi perbincangan publik.

Anies-Ahok Soal Pilkada 2024

Sebelumnya, saat disinggung soal maju di Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies menyatakan dirinya masih ingin rehat sejenak dari urusan politik.

"Saya jeda dulu sebentar sekarang ya," kata Anies, Kamis (2/5/2024).

Namun, saat disinggung mengenai berapa lama jeda itu akan dilakukan olehnya, Anies tidak memberikan penjelasan lebih detail.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memilih hanya melemparkan senyum saja.

Namun, saat sedang berada di Provinsi Aceh pada Minggu (5/5/2024), Anies menyebut akan mempertimbangkan dengan serius panggilan tugas yang datang padanya.

Termasuk soal kemungkinan maju di Pilkada DKI 2024.

"Semua yang sifatnya panggilan tugas itu selalu dipertimbangkan dengan serius."

"Dan kami pertimbangkan semua panggilan tugas itu dengan serius. Dan kemudian nanti kita ambil keputusan,” kata Anies.

Sementara itu, Ahok hingga saat ini belum memberikan jawaban soal minatnya kembali ke politik, meskipun ia saat ini telah mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina pada 2 Februari 2024.

Ahok melalui kanal YouTube miliknya Panggil Saya BTP, mengunggah video tentang Jakarta.

Video tersebut diunggah pada 2 Mei 2024 dengan judul "Ahok Jawab Pertanyaan Netizen tentang Jakarta".

Dalam tayangan tersebut, Ahok membicarakan beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di Jakarta yang programnya belum terealisasi ketika menjabat.

Menurutnya, program penanganan macet di Jakarta bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI, satu di antaranya dengan membangun kawasan superblok.

"Kalau bisa diterapkan, ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi gubernur DKI Jakarta," kata Ahok dalam videonya.

Menurut Ahok, membangun kawasan superblok adalah salah satu solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang belum terealisasi.

Pembangunan superblok dinilai bisa memberikan fasilitas kepada warga yang kesehariannya juga beraktivitas di Jakarta.

"Banyak sekali pasangan muda, punya anak masih kecil, tetapi mereka menghabiskan waktu empat sampai lima jam (perjalanan) untuk kerja, buang energi, tapi mau beli rumah di Jakarta mahal."

"Karena itu, pemerintah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah," ungkap Ahok.

Adapun, soal macet di Jakarta, Ahok menyebut penanganannya bisa digenjot dengan menyediakan lahan parkir kendaraan di tengah jantung ibu kota.

Sehingga, lanjut Ahok, pengendara yang hanya bermobilitas di Jalan MH-Thamrin dan Sudirman dapat memarkirkan mobil atau motornya, lalu beralih untuk menggunakan transportasi publik.

"Dulu konsep saya itu membangun (lahan parkir) di bawah Monas yang luasnya hampir 70 hektar, kalau tidak salah."

"Itu dibangun parkir di bawah tanah, sehingga kendaraan yang mau masuk di Jalan Sudirman Thamrin yang macet itu bisa parkir di sana," ucap Ahok.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ibriza Fasti Ifhami/Wahyu Gilang Putranto)