TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut menanggapi soal usulan penghapusan study tour siswa sekolah.

Sebagai menteri yang fokus menangani kegiatan pariwisata, Sandiaga Uno menilai perlu ada kajian mendalam terkait keputusan penghapusan study tour ini.

Adapun permintaan menghapus study tour ini imbas dari kecelakaan maut bus pariwisata di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang.

"Ini perlu kajian yang lebih mendalam. Kalau untuk mengurangi saja, tanpa ada landasan data yang jelas, tentunya mungkin ini keputusan yang perlu kita dalami, dan pelajari lebih komprehensif," kata Sandiaga Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (13/5/2024).

Alih-alih menghapus kegiatan, menurutnya akan lebih baik jika seluruh stakeholder terkait menyusun langkah-langkah atau aturan tentang study tour.

Termasuk pengetatan aturan tentang penggunaan jasa travel dan transportasi yang benar dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

"Kalau memperketat dan melarang study tour yang menunjuk bus tanpa melakukan pengecekan, saya sepakat."

"Jadi kalau study tour-nya itu dilakukan, harus ada langkah-langkahnya," ujar Sandiaga.

Peraturan yang telah ada itu harus diperketat lagi dari segi implementasi dan sanksinya.

Para operator bus yang masih mengoperasikan bus tidak layak serta tidak terdaftar dan teregistrasi, harus diberi sanksi.

"Untuk sertifikasi dan izin bagi pengemudi bus-bus pariwisata ini harus diperketat," jelas Sandiaga.

Baca juga: Buntut Kecelakaan Maut Bus yang Tewaskan 11 Orang, Pj Bupati Bogor Imbau Study Tour Tak Keluar Kota

Dalam kegiatan study tour selanjutnya, kata Sandiaga Uni, seluruh penyelenggara, guru-guru, hingga orang tua murid harus ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaannya.

Seperti diketahui, penghapusan kegiatan study tour ini juga diusulkan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.

Menurutnya, kegiatan ini tidak ada jaminan keselamatan pada siswa. 

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut pun banyak dikeluhkan karena beban pembiayaan.

“Kemudian bus yang digunakan selalu dipilih yang harga murah, kalau murah pasti kualitasnya ada yang di bawa standar,” ujar Dedi saat meninjau bangkai bus Putera Fajar di Terminal Subang, Senin (13/5/2024).

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi total terhadap dua hal soal aturan study tour.

Pertama, melarang sekolah membuat kegiatan apapun yang ujungnya adalah piknik.

Menurutnya, lebih baik kegiatan dilakukan di sekitar sekolah.

Kedua, meminta Kemenhub membuat aturan tegas pada mobil yang dianggap sudah tidak layak jalan agar tidak di-upgrade atau modifikasi dalam bentuk apapun.

“Karena kita tahu sendiri warga itu senang yang casingnya bagus, dibanding dengan yang dalamnya (mesin) bagus,” ujar Dedi.

Pemerintah, kata Dedi, harus tegas dalam membuat peraturan ini.

Seperti halnya saat Dedi menjadi Bupati Purwakarta melarang sekolah membuat kegiatan study tour.

“Taat tidak taat itu tergantung ketegasan. Dulu saya saat jadi bupati melarang dan ditaati, bahkan sampai sekarang Disdik Purwakarta masih tegas melarang,” ujar Dedi.

Terakhir, pria yang identik dengan iket putih itu pun meminta Polri dan Kemenhub untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PO bus sehingga menyebabkan banyak korban jiwa itu.

“Saya meminta pihak kepolisian dan Kemenhub untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PO bus ini."

"Jangan sampai kejadian serupa kembali terjadi dan memakan korban lain,” ujar Dedi.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Imbas Kecelakaan Ciater, Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Larang Study Tour, Usut Pelanggaran PO Bus

(Tribunnews.com /Galuh Widya Wardani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)(TribunJabar.id/Ahya Nurdin)