TRIBUNNEWS.COM - Kinerja aparat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendapatkan sorotan publik.

Terlebih setelah adanya kabar pencopotan jabatan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy, baru-baru ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada kejanggalan terkait jumlah harta Rahmady Effendy.

Diketahui, Rahmady menjadi sorotan setelah dicopot Kemenkeu lantaran dugaan kepemilikan perusahaan dengan aset mencapai Rp60 miliar.

Apalagi Rahmady juga dikabarkan memberikan pinjaman melebihi harta kekayaannya yang tertera di LHKPN.

Padahal berdasarkan penelusuran laman LHKPN, kekayaan Rahmady tercatat Rp6.395.090.149 atau Rp6,39 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Kemenkeu, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan Rahmady dibebastugaskan setelah Kemenkeu menemukan indikasi terjadinya benturan kepentingan yang juga turut melibatkan keluarganya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menyebut Rahmady memiliki perusahaan di mana istrinya menjabat sebagai Komisaris Utama.

Oleh karena itu, KPK akan mengklarifikasi soal kepemilikan saham istri Rahmady di sebuah perusahaan.

"Kita akan klarifikasi, karena istrinya ini yang Komisaris Utama. Jadi nama PT-nya apa segala macam kan enggak disebut. Ya nanti kita lihat di situ (kelanjutannya)," ujar Pahala, Jumat (17/5/2024).

Bea Cukai Kena Sorot

Baca juga: Pengamat Heran Tagar Sri Mulyani Trending Topic di X Saat Bea Cukai Jadi Sorotan

Buntut kasus pencopotan jabatan Rahmady, kinerja Bea Cukai menjadi perbincangan di media sosial.

Terbaru sejumlah barang pekerja migran Indonesia masih tertahan di sejumlah fasilitas bea cukai meskipun telah ada kesepakatan pelonggaran aturan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menilai pembenahan kinerja Bea Cukai adalah hal yang mendesak.

“Kami berharap ada langkah nyata dalam merespons berbagai keluhan publik ini."