TRIBUNNEWS.COM - Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP, Hugua, menuai sorotan setelah mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melegalkan money politic atau politik uang selama Pemilu.

Hal itu disampaikan Hugua dalam rapat dengan pendapat (RPD) Komisi II DPR bersama KPU RI, Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri, pada Rabu (15/5/2024) lalu.

Setelah pernyataan kadernya menuai sorotan, PDIP buka suara.

Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menyebut usulan tersebut merupakan bentuk kekecewaan kadernya.

Kata Djarot, kekecewaan itu ditengarai adanya praktik demokrasi liberal money politic yang hampir terjadi di semua wilayah selama Pemilu.

"Ini sebetulnya bentuk kejengkelan bentuk keputusasaan, bentuk keprihatinan dan kegeraman yang mendalam," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Djarot berujar, politik uang sangat masif terjadi.

Bahkan, politik uang juga terjadi di tempat pemungutan suara (TPS).

"Tidak ada lagi istilah serangan fajar boleh, subuh boleh, zuhur boleh, ashar boleh, magrib boleh, bebas, tengah malam boleh dan ada beberapa tempat itu terang-terangan di dekat TPS, tapi dibiarin saja," paparnya.

Menurutnya, politik uang juga terjadi selama gelaran Pilpres 2024 lalu.

Djarot menegaskan, Hugua hanya ingin meluapkan kekecewaan terkait penyelenggaran Pemilu yang penuh politik uang.

Baca juga: Djarot Respons Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan: Ungkapan Kekecewaan, Tapi Kita Tolak

"Jadi ungkapan kekecewaan, kejengkelan diungkapkan dengan cara seperti itu yang tentu saja kita tolak. Ini sebagai warning supaya Pilkada tidak lagi diwarnai seperti ini meskipun rasanya sulit," jelasnya.

"Jangan sampai jika terjadi money politic, biaya elektoral tinggi akan ditanggung dibiayai pemodal, oligarki, pemilik tambang, pemilik kebun, para kontraktor," tandasnya.

Pernyataan senada diungkap Juru Bicara (Jubir) MPDIP, Chico Hakim.