Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Prabowo Subianto dan timnya dinilai akan menghadapi persoalan bagaimana membentuk pemerintahan yang pada satu sisi memerlukan dukungan politik memadai serta merupakan perwakilan dari semua kekuatan politik namun di sisi lain harus mampu memerintah dan bekerja secara efektif berbasis kompetensi.

Dengan kata lain, dalam pembentukan kabinet mendatang, pemerintahan yang baru nanti akan dihadapkan pada pilihan antara dimensi representativeness dan dimensi governability.

"Faktor keterwakilan dan dukungan politik pada satu sisi, serta faktor kemampuan memerintah secara efektif pada sisi lain menjadi pilihan dilematis yang selalu dihadapi oleh setiap pemerintahan di Indonesia," kata Ketua Umum Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo saat FGD Aliansi Kebangsaan dengan topik Kabinet yang Representatif dan Profesional, Jumat (17/5/2024).

Ibnu Sutowo menilai ini kondisi yang wajar sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensial yang bergandengan dengan sistem multipartai.

Berdasarkan sejarah, kata Potjo kabinet-kabinet yang dibentuk awal kemerdekaan (1945-1950) umumnya berbasis koalisi partai politik dan hanya sedikit yang berbasis kompetensi (zaken kabinet).

Di antara sedikit zaken kabinet berbasis kompetensi/profesionalisme yang perlu dicatat adalah Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951), Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953), dan yang terutama Kabinet Djuanda (April 1957 – Juli 1959).

"Selama pemerintahan Orde Baru, sesungguhnya yang dipraktekkan adalah zaken kabinet yang berbasis kompetensi/profesionalisme, atau yang sering disebut kabinet teknokrat. Terlepas dari karakter politik Orde Baru yang represif-otoriter, kabinet teknokratisnya terbukti mampu bekerja efektif terutama dalam bidang ekonomi," katanya.

Namun sejak reformasi tahun 1998 sampai sekarang, kembali yang dianut adalah kombinasi antara zaken kabinet dan kabinet koalisi partai politik.

Dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk Oktober 2024 nanti, corak kabinet apa yang akan dibentuk akan tergantung dari visi Presiden Prabowo tentang tantangan dan masalah-masalah pokok apa yang dihadapi bangsa negara Indonesia saat ini dan ke depan.

Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) ini menyarankan, mengingat periode pemerintahan Kabinet Prabowo nanti merupakan tahapan lima tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, maka pembentukan Kabinet Prabowo sudah seharusnya berorientasi pada keberhasilan dalam penguatan fondasi tranformasi menuju visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” sebagaimana telah dicanangkan dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045.

Baca juga: Amini Doa Jadi Menteri Lagi di Kabinet Prabowo, Budi Arie: Cocok Menteri Pemberdayaan Perempuan

Mengutip dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Juni 2023 yang lalu, perubahan-perubahan dunia tersebut meliputi perkembangan demografi global, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, peningkatan urbanisasi dunia, konstelasi perdagangan global, tata kelola keuangan global, pertumbuhan kelas menengah (middle class), peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim dan pemanfaatan luar angkasa.

"Untuk lima tahun ke depan, agar mampu memperkuat fondasi transformasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 melalui tiga area perubahan yaitu: transformasi sosial, transformasi ekonomi, maupun transformasi tata kelola, sudah sepatutnya Kabinet Prabowo memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap kemungkinan tantangan dan peluang yang muncul akibat berbagai perubahan dunia yang sudah diidentifikasi oleh Bappenas dalam Rancangan Akhir RPJPN tersebut," katanya.

Salah satu perubahan dunia yang harus sungguh-sungguh mendapat perhatian pemerintahan baru nanti adalah meningkatnya persaingan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Perkembangan ini menuntut perbaikan pengelolaan kekayaan SDA kita yang selama ini bercorak “resource base” dan bersifat ekstraktif menuju pengelolaan dengan peningkatan pemanfaatan sains, teknologi, dan inovasi.

"Upaya ini akan berkontribusi juga dalam mendorong percepatan tranformasi ekonomi Indonesia dari yang selama ini berbasis sumber daya alam (resource based economy) menuju ekonomi berbasis sains dan teknologi," katanya.