TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih diharapkan memilih Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dari kalangan profesional.

Hal ini perlu dilakukan demi memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Selain Luhut Dua Politisi Mengaku Ditawari Prabowo Masuk Kabinet Jadi Menteri, Dua Nama Ini Menolak

Sebesar – besarnya bagi kesejahteraan rakyat, Praktisi maritim mengusulkan agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih menempatkan Calon Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan dari kalangan Profesional.

"Kami menilai sejauh ini tata kelola Perhubungan dan Logistik Laut masih banyak yang harus di benahi, interkoneksi antar pelabuhan, sarana dan fasilitas pelabuhan, termasuk intermoda transportasi masih menjadi kendala dalam kelancaran arus barang keluar dan masuk lewat pelabuhan di Indonesia," kata Khoirul Umam Ketua DPD Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) Banten, Senin (20/5/2024).

Baca juga: 4 Nama yang Disebut Dititipkan Jokowi ke Kabinet Prabowo: Ada Erick Thohir hingga Listyo Sigit

Ia mengungkapkan, dwelling time di pelabuhan masih menjadi kendala besar yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga mengakibatkan cost tinggi bagi kelancaran arus keluar masuk barang dari dan ke pelabuhan.

"Akibat terhambatnya kelancaran Arus barang di pelabuhan, harga menjadi tinggi dan tidak kompetitif," papar Umam.

"Beberapa nama dan tokoh yang sudah dikenal mumpuni dan memahami logistik dan Transportasi Laut mempunyai kompetensi dan keahlian yang cukup baik untuk bisa di usulkan sebagai Menteri perhubungan atau Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Umam.

Ia kemudian menyebutkan sejumlah nama yang layak dipertimbangkan, baik sebagai calon Menteri Perhubungan maupun Menteri Kelautan, seperti Ketua Umum DPP INSA Carmelia Hartoto, Ketua Umum DPP ALFI Akbar Djohan hingga Datep Purwa Saputra, Ketua Umum Pramarin.

"Masyarakat Maritim Indonesia berharap kalangan profesional dan praktisi Maritim di berikan ruang dan kesempatan untuk bisa menata dan memimpin di kementrian perhubungan atau kementerian kelautan dan perikanan," ujar Umam.

Lanjut Umam hal tersebut menurut Umam, permasalahan Kelautan atau Kemaritiman di Indonesia ini penataan dan pengelolaannya sebaiknya dari kalangan praktisi yang memahami seluk-beluk dan masalahnya.

Baca juga: Luhut Enggan Jadi Menteri Kabinet, Maunya Jadi Penasehat Prabowo

"Kami masyarakat maritim Indonesia berharap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat mempertimbangkan agar kalangan profesional dan praktisi diberikan peluang dan kesempatan," tutup Umam.

Belakangan, nama-nama yang diklaim sebagai calon menteri Prabowo-Gibran kembali beredar di media sosial.Meski kerap dibantah, "bocoran" nama menteri ini kerap ditunggu publik sembari berspekulasi tentang kebenaran isu tersebut.