TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (22/5/2024).

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki peran besar dalam mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal.

"Kalau kita ibaratkan kereta,  gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas," kata Jokowi.

Jokowi Ingin BPKP tidak hanya memperbanyak rambu larangan ke kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan.

Karena kalau hanya memperbanyak rambu larangan maka justru akan memperlambat pembangunan.

"Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh itu nggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak ini tidak, bukan itu, karena kalau itu terjadi ujungnya justru memperlambat," katanya.

Pasalnya pemerintah, kata Presiden ingin mempercepat pembangunan.

Apabila BPKP hanya memperbanyak rambu larangan maka yang terjadi justru program berhenti karena tidak ada yang mau menjalankannya.

Baca juga: BPKP Ingatkan Kemenhan dan TNI Pentingnya Pengawasan Internal Organisasi

"Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan atau saking ketakutannya malah keretanya berhenti di tempat. Ditunjuk dari pimpinan proyek 'ndak ndak ndak yang lain aja' kan lucu biasanya jadi pimpinan proyek rebutan. Ini lah tujuan agar kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan pas tepat," pungkasnya.