Alasan Jokowi Tak Diundang di Rakernas PDIP, Djarot: Yang Diundang Sahabat, Masyarakat Pro Demokrasi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan alasan mengapa Presiden Jokowi tak diundang dalam Rakernas V PDIP.
Penulis: garudea prabawati
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Inilah alasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V.
Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Commitee (SC) Rakernas V, Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan alasan mendasar tak mengundang Jokowi hingga putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.
Djarot pun mengungkap soal pelanggaran etika.
"Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot, menjawab pertanyaan awak media soal alasan tak mengundang Presiden Jokowi.
Djarot mengungkap PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi.
Oleh karena itu, kata Djarot, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, maka sudah bukan lagi bagian dari kelurga besar partai berlogo banteng moncong putih, mengutip WartaKotalive.com.
Djarot juga mengungkap yang diundang dalam Rakernas V PDIP adalah khusus untuk internal partai.
Termasuk juga, lanjut Djarot, yang diundang adalah masyarakat pro demokrasi.
“Yang diundang adalah sahabat-sahabat, para cendekiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, masyarakat pro demokrasi yang betul-betul berjuang menegakkan demokrasi yang jujur, adil, yang konstitusional, yang bermartabat,” pungkasnya
Hal-hal yang akan Dibahas di Rakernas V PDIP
Berikut ini 4 hal yang akan dibahas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dalam rapat kerja nasional (Rakernas) V:
Baca juga: Momen Puan Sopiri Megawati di Arena Rakernas V PDIP, Kok Ganjar Duduk Paling Belakang?
1. Evaluasi Hasil Pileg dan Pilpres 2024
Rakernas V PDIP menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil Pileg dan Pilpres 2024.
2. Merumuskan Sikap Politik
Tak hanya itu di Rakernas V tersebut, PDIP juga akan merumuskan sikap politik partai terkait konsolidasi menghadapi Pilkada Serentak 2024.