Prabowo Jawab 5 Isu Terkini: Kenaikan UKT, Jadikan Jokowi Penasihat, Presidential Club, Makan Siang Gratis 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto blak-blakan atau berbicara secara terbuka mengenai isu yang jadi perbincangan di tengah masyarakat serta kebijakan teknis pemerintahannya ke depan.

Diantaranya soal kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT), program makan siang gratis, isu jadikan Jokowi jadi penasihat presiden kelak, dan berbagai topik lainnya.

Prabowo menjawab semua hal itu dalam wawancara dengan TVOne yang dikutip pada Kamis (23/5/20214):

1.  Jokowi Jadi Penasihatnya

Prabowo Subianto mengatakan sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara jika  Presiden Joko Widodo setelah lepas masa jabatan presiden menjadi penasihatnya di pemerintahan.

"Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin," kata Prabowo menjawab isu yang beredar.

Prabowo mencontohkan banyak negara yang juga menggunakan presiden atau pemimpin negara sebelumnya sebagai seorang penasihat pemerintahan.

Misalnya Singapura yang menjadikan mantan perdana menterinya masuk kabinet pemerintahan sebagai seorang minister mentor.

"Ini juga terjadi di banyak negara lain. Kita juga punya mekanisme, kita ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan RI ini menilai pengalaman Jokowi sebagai Kepala Negara semestinya tidak dibiarkan saja setelah purnatugas.

Baca juga: Komentar Prabowo, Wapres Maruf, hingga Anies soal Polemik Kenaikan Biaya UKT

Justru sebaliknya, pengalaman tersebut harus bisa dimanfaatkan negara untuk kebaikan ke depan.

Namun, menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi saat ini.

Salah satunya yaitu Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

"Jadi, saya kira pengalaman yang dimiliki oleh beliau (Jokowi) sangat bagus kalau bisa kita terus dimanfaatkan oleh negara. Sama juga Presiden SBY, presiden-presiden sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang kan Ibu Megawati masih di BRIN, di BPIP. Saya kira ini suatu tradisi yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Jokowi akan mengakhiri masa kepemimpinan periode kedua pada 20 Oktober 2024.

2. Tolak UKT Naik

Prabowo juga menyoroti kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri yang tidak wajar.

Prabowo bertekad meringankan UKT untuk perguruan tinggi negeri.

"Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo.

Prabowo menyoroti bagaimana sistem di dunia pendidikan berubah secara drastis pasca Orde Baru, di mana dunia pendidikan menjadi industri menganut nilai kapitalisme.

"Jadi berpikirnya bahwa semua itu bisa menjadi market, padahal ini adalah public goods, kewajiban sosial bagi suatu negara," tegas Prabowo. 

Ke depan, Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan mencari cara untuk meningkatkan perbaikan dalam dunia pendidikan.

Salah satu program yang diharapkan membantu menambah penghasilan negara dengan signifikan adalah hilirisasi industri yang dicanangkan Presiden Jokowi selama ini.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” pungkasnya.

3. Ganti Nama Program Makan Siang Gratis

Prabowo memutuskan  akan mengganti nama program makan siang gratis yang menjadi program unggulannya.

Program itu akan ganti nama menjadi makan bergizi gratis.

Alasannya agar menyesuaikan dengan jadwal anak sekolah yang masuk pagi dan pulang siang hari pukul 11-12 siang.

"Setelah kita pelajari ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya. Karena kalo anak SD masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi, makanya kita ubah," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan program makan bergizi gratis bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu menjadi 'growth driver' atau pendorong perekonomian di Indonesia.

Ia menjelaskan program tersebut akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia sebab kini banyak anak-anak yang malnutrisi.

"Hitungannya kira-kira hampir 25 persen anak-anak kita mengalami kurang gizi. Ini sangat memprihatinkan," imbuhnya.

Ia pun mengatakan kini terdapat 76 negara telah yang memberikan program makan bergizi untuk anak-anak di sekolah.

Sedangkan ada 6 negara yang sedang mempersiapkan program makan gratis tersebut.

"Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan (program makan gratis untuk anak-anak), kita mungkin bisa jadi negara ke-7 ya di luar 76 tadi," ujarnya.

Selain itu, ia mengungkapkan telah melakukan uji coba program tersebut di beberapa tempat.

Hasilnya anak-anak menjadi lebih rajin bersekolah dan fokus belajarnya meningkat.

4.  Presidential Club

Ternyata Prabowo Subianto tidak tahu-menahu soal munculnya istilah "presidential club".

Prabowo merasa tidak pernah mengatakan istilah tersebut meski mengakui mempunyai keinginan untuk duduk satu meja dengan presiden-presiden pendahulunya.

"Justru aneh, saya tidak tahu dari mana istilah presidential club. Saya tidak pernah bicara presidential club sebetulnya," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menghitung jumlah presiden RI yang tersisa adalah tinggal tiga orang.

Ketiganya yakni Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden Joko Widodo yang kini masih menjabat.

"Nanti insya Allah 20 Oktober saya, hanya empat. Empat ya enggak usah bikin klublah. Minum kopi saja kan bisa. Benar enggak? Ya kan," ujar Prabowo seraya tertawa.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta pertemuan antarpresiden itu tak perlu dilabeli dengan istilah presidential club.

Prabowo ingin komunikasi antarpresiden RI tetap terus terjaga karena mereka tetap pimpinan bangsa meski tak lagi menjabat.

"Sehingga ke depan, sebagai pimpinan, mantan presiden pun masih pimpinan, punya jasa, punya pandangan dan pengalaman. Kan bagus kalau komunikasinya baik. Ya kalau ada kekurangan-kekurangan itu ya menurut saya itu biasa. Itu pandangan saya," tutur Prabowo.

5. Demokrasi Harus Kuat

Prabowo Subianto menegaskan demokrasi akan lebih kuat sekarang di Indonesia karena perkembangan internet dan media sosial.

Ia mengatakan demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang intinya adalah kedaulatan rakyat, dimana yang berkuasa rakyat dan berhak memilih para pemimpin-pemimpinnya.

“Karena rakyat Indonesia banyak makanya dilakukan sistem perwakilan. Jadi rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen. Rakyat pun dalam sistem presidensial punya hak dia memilih presidennya, dia memilih bupatinya, dia memilih gubernurnya dan itu yang baku dan berlaku dan itu adalah kehendak rakyat kita,” jelas Prabowo.

Prabowo menegaskan  justru kritik  sangat diperlukan dan harus namun tetap bersifat objektif.

“Harus dan boleh. Itu namanya kritik, untuk kritik yang saya katakan tadi check and balances dikritisi justru mengamankan tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif tapi secara prinsip kritik itu harus menurut saya namun yang objektif ya,” jawab Prabowo.

Berkenaan dengan kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal itu sangat penting meskipun beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.

“Pers mainstream itu bisnis dan bisnis itu ada pemiliknya. Jadi apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan dia?” kata Prabowo.

Prabowo berharap di tengah gencarnya perkembangan media sosial, publik dapat mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas dan tidak dikuasai segelintir pemilik media saja.

“Sekarang ada fenomena baru yaitu yang disebut revolusi informasi, yang disebut sekarang dengan media-media baru dengan internet dengan sosial media dan sebagainya, TikTok. Informasi itu bisa ke rakyat dengan cepat,” tutur Prabowo.

“Jadi menurut saya demokrasi akan lebih kuat, sekarang demokrasi akan lebih kuat, sekarang jadi tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” tutupnya.