Saat Prabowo Blak-blakan soal Kenaikan UKT, Jadikan Jokowi Penasihat hingga Nasib Presidential Club
Prabowo Jawab 5 Isu Terkini: Kenaikan UKT, Jadikan Jokowi Penasihat, Presidential Club, Makan Siang Gratis
Penulis: Hasanudin Aco
Prabowo Jawab 5 Isu Terkini: Kenaikan UKT, Jadikan Jokowi Penasihat, Presidential Club, Makan Siang Gratis
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto blak-blakan atau berbicara secara terbuka mengenai isu yang jadi perbincangan di tengah masyarakat serta kebijakan teknis pemerintahannya ke depan.
Diantaranya soal kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT), program makan siang gratis, isu jadikan Jokowi jadi penasihat presiden kelak, dan berbagai topik lainnya.
Prabowo menjawab semua hal itu dalam wawancara dengan TVOne yang dikutip pada Kamis (23/5/20214):
1. Jokowi Jadi Penasihatnya
Prabowo Subianto mengatakan sangat menguntungkan bagi bangsa dan negara jika Presiden Joko Widodo setelah lepas masa jabatan presiden menjadi penasihatnya di pemerintahan.
"Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin," kata Prabowo menjawab isu yang beredar.
Prabowo mencontohkan banyak negara yang juga menggunakan presiden atau pemimpin negara sebelumnya sebagai seorang penasihat pemerintahan.
Misalnya Singapura yang menjadikan mantan perdana menterinya masuk kabinet pemerintahan sebagai seorang minister mentor.
"Ini juga terjadi di banyak negara lain. Kita juga punya mekanisme, kita ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya," ujar Prabowo.
Menteri Pertahanan RI ini menilai pengalaman Jokowi sebagai Kepala Negara semestinya tidak dibiarkan saja setelah purnatugas.
Baca juga: Komentar Prabowo, Wapres Maruf, hingga Anies soal Polemik Kenaikan Biaya UKT
Justru sebaliknya, pengalaman tersebut harus bisa dimanfaatkan negara untuk kebaikan ke depan.
Namun, menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi saat ini.
Salah satunya yaitu Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri didapuk menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).