Penegakan Hukum di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran Diharapkan Bakal Jauh Lebih Baik
Penegakan hukum di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan akan lebih baik.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penegakan hukum di era pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diharapkan akan lebih baik lagi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum organisasi masyarakat Rampai Nusantara Mardiansyah Semar saat peluncuran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sekaligus menggelar diskusi publik peringatan 26 tahun reformasi bertema "Jalan Terjal Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia".
"Komitmen beliau Pak Prabowo dan Mas Gibran tak perlu diragukan lagi sangat jelas dalam penegakan hukum terutama pada kasus-kasus korupsi, kami berharap kepemimpinan beliau nanti membawa angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia akan jauh lebih baik lagi," kata Semar, Selasa (28/5/2024).
Lebih lanjut, Semar menjelaskan diluncurkannya LBH Rampai Nusantara.
Dia mengatakan LBH tersebut sebagai bagian upaya untuk mewujudkan pengabdian kepada masyarakat luas.
"LBH Rampai Nusantara dimaksudkan sebagai wadah masyarakat luas untuk bisa dengan mudah mendapatkan pendampingan hukum secara sukarela, ini bagian dari pengabdian kami untuk seluruh masyarakat Indonesia," ucapnya.
Semar menilai berdirinya lembaga bantuan hukum ini didasari pada upaya untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin dan termarjinalkan di seluruh wilayah Indonesia.
"Insyaallah setelah ini kami juga akan segera membentuk LBH Rampai Nusantara di seluruh daerah guna memudahkan masyarakat mendapatkan hak konstitusionalnya secara mudah dan gratis di berbagai wilayah nusantara, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan pendampingan hukum," ucap Aktivis 98 tersebut.
Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Rampai Nusantara Hendra Ferdiansyah berharap lembaganya akan banyak bermanfaat untuk masyarakat.
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi publik launching LBH Rampai Nusantara dalam 26 tahun reformasi, Anggota komisi III DPR RI Santoso, Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Semendawai, Aktivis 98 Wahab Talaohu dan praktisi Hukum Fachri Bachmid.
