Rapat Paripurna Setujui RUU Kementerian Negara, RUU Polri dan RUU TNI Jadi Usul Inisiatif DPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU) menjadi usul inisiatif DPR.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui empat rancangan undang-undang (RUU) menjadi usul inisiatif DPR.
Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-18, Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (28/5/2024).
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Awalnya, perwakilan fraksi menyerahkan pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR.
Baca juga: Draf RUU Kementerian Negara Hapus Aturan Wakil Menteri adalah Pejabat Karir
Setelah itu, Dasco menanyakan persetujuan peserta rapat terkait keempat RUU tersebut.
"Apakah keempat RUU disepakati?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.
Adapun empat RUU yang disetujui tersebut adalah:
1. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI.
4. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui draf usulan inisiatif revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Baca juga: PDIP Setujui RUU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR, Tapi Beri Beberapa Catatan
Sebelumnya, ada tiga poin muatan perubahan dalam revisu UU Kementerian Negara.
"Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat yaitu sebagai berikut: pertama penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua perubahan Pasal 15; dan Penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi.
