Sebagian Besar Tindak Terorisme di Indonesia Terjadi karena Pelaku Terpapar Internet
Berdasarkan data, sebagian besar terorisme akibat pengaruh konten-konten di internet.
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Choirul Arifin
Ia menyebut, data terakhir sedikitnya 223 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI di 2023 dan 169 Napiter menyatakan ikrar setia NKRI pada 2024. "Tren terbaru Napiter perempuan sangat tinggi.
Dan ini jadi perhatian kita," ucapnya.
"Kami terus melakukan pembinaan, salah satunya melalui program safari dakwah dengan mendatang Napiter yang telah menyatakan ikrar setia NKRI," imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Romo Antonius Benny Susetyo.
Dia mengatakan, penanganan terorisme tidaklah mudah, karena berkaitan dengan ideologi.
Untuk itu, menurut dia, dibutuhkan pendekatan holistik dengan pendekatan Pancasila. Baik pendekatan secara ekonomi maupun sosial.
"Benar, problem saat ini yakni persebaran paham radikalisme melalui era digital. Dan ini sangat sulit, karena media sulit dijangkau ruang dan waktu," katanya.
"Mereka sebar radikalisme pasif di dunia maya. Ini tantangan kita, apalagi ruang digital kita masih satu arah," imbuhnya.
Ia menambahkan, pentingnya melibatkan pengiat media sosial untuk membangun pola pendidikan Pancasila kekinian. Pasalnya, pola pendidikan Pancasila lama tak lagi diminati generasi milenial. "Kalau anak-anak sekarang dijejali pendidikan P4, satu jam mereka sudah kantuk," ucapnya.
Kita perlu juga membuat serial film Napiter yang menarik, bagaimana mereka mau berikrar setia NKRI," imbuhnya.
Analisis Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Erwin Hendra Winata mengatakan, penanganan terorisme di imigrasi mencakup pengawasan. Baik WNI yang terpapar paham radikalisme dan WNA yang terindikasi terlibat radikalisme.
"Penanganan kami seperti pada kasus ISIS, banyak WNI yang mengajukan dokumen untuk keluar negeri. Mereka ketika kembali sudah terpapar," katanya.
"Kami juga cegah WNA masuk Indonesia, ajukan visa wisata tapi kegiatan mereka intelijen dan lainnya. Dan ini kami lakukan dengan melakukan koordinasi dengan BIN, BNPT dan lembaga terkait lainnya," imbuhnya.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Nasir Djamil mengatakan, penanganan radikalisme tak semudah membalikkan telapak tangan.
