Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengungkapkan kepribadian presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi modal untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pemerintahan ke depan tanpa harus bergantung dengan orang lain.

Ia mengungkapkan kepribadian Prabowo yang ia kenal di antaranya sportif.

Mahfud MD ingat Prabowo pernah mengatakan bahwa dirinya percaya pada demokrasi.

Perkataan tersebut, menurut Mahfud dapat dimaknai bahwa Prabowo meyakini negara akan berjalan baik apabila dikendalikan secara demokratis.

Karena itu, ia berharap Prabowo akan sportif dan menepati perkataannya dengan melakukan langkah-langkah drastis termasuk melakukan perubahan-perubahan atas apa yang dilakukan para politisi sekarang.

Selain itu, Prabowo yang ia kenal selama ini bukanlah sosok yang pendendam meskipun temperamental dan kadang meledak-ledak.

Baca juga: PDIP Oposisi atau Berkoalisi, Rupanya Ada Hal yang Sedang Dinegosiasikan Mega dengan Prabowo

"Menurut saya ini modal untuk Pak Prabowo melakikan perbaikan-perbaikan tanpa lagi harus tergantung kepada orang (lain)," kata Mahfud di kanal Youtube Mahfud MD Official pada Selasa (28/5/2024).

Selain itu, menurutnya Prabowo juga memiliki alasan lain untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan di antaranya adalah terkait dengan usia.

Menurut Mahfud, saat ini Prabowo terbilang telah memasuki usia yang sangat sepuh dalam menjabat jabatan politik.

Dengan demikian, Mahfud berharap Prabowo bisa meninggalkan warisan hasil dari perbaikan-perbaikan yang akan dilakukannya kepada generasi penerus bangsa dan justru bukan menumpuk kekuatan bagi dirinya sendiri.

"Karena tidak mungkin orang yang sudah sepuh itu akan terus menerus berkuasa. Akan ada saatnya, dan kesadaran atas itu mungkin akan digunakan untuk membuat satu tindakan-tindakan yang bagus bagi bangsa kita," kata dia.

Baca juga: Mampu Menangkan Prabowo-Gibran, Musa Rajekshah Didorong Maju Pilgub Sumut dari Golkar

Perihal adanya kekhawatiran terhadap nasib kebebasan pers di masa kepemimpinan Prabowo mendatang berkaca dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, Mahfud mandang sikap penolakan Prabowo terhadap sejumlah media pada masa pemilu-pemilu sebelumnya tidaklah tepat.

Namun, Mahfud mengaku memahami mengapa Prabowo melakukan itu.

"Saya memahami situasinya. Anda tahu Pak Prabowo melakukan itu tahum 2014. Tahun 2014 itu dia dikeroyok oleh masyarakat sipil, dan oleh media massa. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu Ketua Tim Suksesnya Pak Prabowo," kata Mahfud.

"Sehingga dia merasa didiskriminasi terus, merasa dipojokkan terus oleh masyarakat sipil, dan oleh media. Lalu dia katakan ketika mau wawancara nggak mau dia. Karena pada waktu itu situasinya seperti kita tahu dia dikeroyok oleh opini publik. 2019 juga malahan keroyokannya lebih banyak lagi karena tambah juga selain opini publik, media, dan LSM juga ada unsur pemerintah masuk di situ masuk di situ," lanjut dia.

Akan tetapi, menurut Mahfud saat ini Prabowo tampak mendapatkan dukungan luar biasa.

Dengan demikian, ia berharap Prabowo bisa lebih proporsional dalam menyikapi kebebasan pers.

"Kesediaan diwawancarai, dibantah, dimintai konfirmasi itu adalah untuk membantu presiden, untuk membantu pemerintah sebetulnya. Itu baik," kata dia.

Ia berharap hal tersebut nantinya akan tercermin dalam pemerintahan Peabowo.

Bagi Mahfud, setiap calon presiden baik yang menang maupun kalah pada dasarnya punya nilai-nilai kebaikan.

Karena, lanjut dia, tidak mungkin mereka bisa menjadi calon presiden bila tidak punya nilai kebaikan dan kelebihan.

"Bagi yang menang ini supaya elemen-elemen kebaikan ini bisa dimunculkan demi Indonesia, demi masa depan kita bersama, sebagai negara dan bangsa yang berdaulat," kata Mahfud.

Sebagaimana diketahui, sebagian kalangan mengungkapkan kekhawatirannya terkait nasib demokrasi pada pemerintahan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 ke depan.

Kekhawatiran tersebut ditambah dengan munculnya polemik mengenai rencana revisi UU Penyiaran yang memuat pasal kontroversial dan disinyalir untuk membungkam kemerdekaan pers belakangan ini.

Namun demikian, Prabowo tercatat juga pernah menyatakan sikapnya pada demokrasi baik di forum nasional maupun internasional.