Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Resmi Dibentuk: Semua Kader Gerindra, Ada 2 Keponakan Prabowo
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran beranggotakan kader dari Gerindra. Dua keponakan Prabowo pun turut menjadi anggota.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran yang bertugas untuk sinkronisasi pemerintahan menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani hari ini di kantornya, Jumat (31/5/2024).
Adapun tujuan pertemuan ini untuk sinkronisasi hingga koordinasi terhadap transisi pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintahan mendatang yang dipimpin Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka.
"Ini adalah Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang diminta presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dalam konferensi pers dikutip dari YouTube Kompas TV.
Sementara, Sri Mulyani mengungkapkan keterbukaannya untuk bersinergi dengan tim gugus tugas dalam perancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 mendatang.
Dia menegaskan hal tersebut merupakan hal penting dalam menjalankan program yang sudah direncanakan Prabowo-Gibran.
"Kami sangat terbuka untuk bersinkronisasi dan bersinergi karena Kementerian Keuangan sebagai institusi memang memiliki tugas penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen penting bagi pemerintahan," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, diperkenalkan pula anggota dari Tim Gugus Tugas Prabowo-Gibran tersebut yang seluruhnya merupakan kader dari Partai Gerindra.
Adapun tim ini diketuai oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani sebagai wakil ketua.
Sedangkan anggotanya berjumlah empat orang yang di antaranya adalah keponakan Prabowo yaitu Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Umum Gerindra) dan Thomas Djiwandono (Bendahara Umum Gerindra).
Baca juga: Prabowo-Gibran Bentuk Tim Gugus Tugas Sinkronisasi
Selanjutnya, adapula Sugiono yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra dan Prasetiyo Hadi sebagai Ketua OKK DPP Partai Gerindra.
Kemenkeu Bakal Minta Pandangan DPR soal APBN 2025
Pasca pertemua ini, Sri Mulyani menuturkan akan bertemu dengan DPR untuk selanjutnya dirangkum menjadi Nota Keuangan dan disampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2024 mendatang.
"Karena prosesnya begitu intensi dan ini menyangkut pengelolaan APBN yang sangat penting, maka sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting."
"Kami menjadi institusi pertama yang dikunjungi karena memang urgensi dari siklus anggaran menjadi prioritas sangat penting," jelas Sri Mulyani.
Di sisi lain, pasca bertandang ke Kantor Kemenkeu, Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Ahmad Muzani mengungkapkan Prabowo dan tim lainnya bakal bertemu dengan kementerian lain untuk keberlanjutan pemerintah berikutnya.
Hal ini, kata Muzani, diperlukan karena Prabowo tidak ingin transisi antara pemerintahan Jokowi dan dirinya berjalan terlalu lama.
"Beliau berharap proses sinkronisasi ini bisa berjalan baik, karena beliau ingin pemerintahan yang akan datang tidak memakaan waktu terlalu lama untuk proses transisi dan bisa cepat melaksanakan program yang merupakan janji kampanye saat Pemilu," pungkasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Kabinet Prabowo Gibran