TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menegaskan mekanisme program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bukan dengan potong gaji atau iuran, namun tabungan.

"Saya ingin tekankan Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran."

"Tapera ini adalah tabungan," kata Moeldoko, dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko mengatakan, tabungan tersebut bersifat wajib.

Hasil tabungan nantinya bisa ditarik saat memasuki usia pensiun, sekaligus hasil pemupukannya.

"Di dalam Undang-Undang memang mewajibkan, tapi bentuknya bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus bangun rumah?"

"Tadi kami diskusi di dalam, nanti di ujungnya pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik uang fresh dan pemupukan yang terjadi," kata Moeldoko.

Moeldoko meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memenuhi kebutuhan rakyat terutama dalam memenuhi kebutuhan papan.

Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak khawatir, karena masih ada waktu hingga 2027 untuk konsultasi.

Komite Tapera Dibentuk Agar Tidak Seperti ASABRI

Moeldoko mengatakan ada sistem pengawasan dalam program Tapera.

Pengawasan tersebut dilakukan Komite Tapera dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, komite Tapera nantinya diketuai Menteri PUPR, dengan anggota Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, dan Profesional.

Moeldoko mengatakan pemerintah membentuk komite untuk pengawasan agar Tapera tidak terjadi seperti ASABRI yang menjadi ladang korupsi.

"Nah ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri," katanya.

Menurut Moeldoko, ASABRI beroperasi tanpa pengawasan. Bahkan saat ia menjabat Panglima TNI pun tidak bisa menyentuh ASABRI.

Padahal kata dia uang yang dihimpun ASABRI berasal dari 500 ribu prajurit yang ia pimpin.

"Ini uang prajurit saya masa saya nggak tahu gimana sih ini, bayangkan. Panglima TNI punya anggota 500 ribu prajurit nggak boleh nyentuh ASABRI. Akhrinya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti, gitu," katanya.

Dengan dibentuknya Komite Tapera, Moeldoko yakin pengelolaannya akan lebub transparan dan akuntabel.

"Nggak bisa macam-macam karena semua betul betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK," ujarnya.(*)