TRIBUNNEWS.COM - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), beberapa kebijakannya menjadi sorotan masyarakat, terbaru adalah mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola pertambangan.

Namun, Organisasi Lingkungan Hidup, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta ormas keagamaan menolak tawaran pemerintah untuk menjalankan bisnis pertambangan tersebut.

Sebab, hal itu dinilai seperti upaya adu domba antara ormas keagamaan dengan organisasi lingkungan yang selama ini menyerukan perlindungan dan pemulihan lingkungan.

“Saya berharap sekali supaya ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama-agama lainnya menolak tawaran pemerintah untuk mengajukan IUP dan berbisnis tambang," kata Direktur Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, diktuip dari TribunMakassar.com.

"Ditambah lagi langkah Ini seperti upaya pemerintah untuk membenturkan antara masyarakat korban tambang dengan ormas keagamaan," lanjut dia.

Lebih lanjut, Amin mengatakan, konflik lingkungan yang kerap mengorbankan petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan selalau melibatkan perusahaan.

Jika nanti ormas keagamaan ikut mengelola tambang, maka diprediksi konflik tersebut juga akan terjadi di antara masyarakat dan ormas.

“Hal itulah yang saya maksud pemerintah ingin membenturkan antara masyarakat, organisasi lingkungan dengan ormas keagamaan," kata dia.

"Jadi agar tidak terjadi hal yang kami khawatirkan, kami harap ormas tidak berbisnis tambang dan bisnis ekstraktif lainnya," harap Amin.

Menurut Amin, saat ini, amal usaha ormas sudah sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.

Ormas menjalankan usaha atau bisnis yang sesuai dengan visi misi, yakni sebagai pengayom masyarat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan usaha jasa lainnya.

Baca juga: Sambutan Baik Ormas usai Boleh Kelola Tambang: Ada Pemasukan Baru hingga Disebut Terobosan

Jadi, apabila ormas keagamaan ikut mengelola tambang, maka hal tersebut sudah jauh dari spirit dan visi misi ormas keagamaan.

Sehingga, Amin pun memohon kepada para ketua ormas, seperti Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU, dan lainnya untuk mengeluarkan pernyataan menolak rencana pemerintah tersebut.

“Sekali lagi, saya mewakili warga yang terdampak tambang, maupun warga yang akan terdampak tambang, memohon dengan sangat agar ketua-ketua ormas untuk tidak berbisnis tambang dan tetap menjalankan amal usaha seperti saat ini,” pintanya.