Panglima TNI Sebut Pasukan yang Dikirim ke Gaza Sebanyak 650 Orang, Tunggu Mandat dari PBB
Usulan mengirimkan pasukan sebanyak 650 orang itu sudah disampaikan saat UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pasa 5-6 Desember lalu.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana Indonesia mengirimkan pasukan ke Gaza, Palestina, rupanya bukan pepesan kosong.
Sedikitnya 650 pasukan sudah disiapkan untuk diberangkatkan ke wilayah konflik tersebut.
Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Usulan mengirimkan pasukan sebanyak 650 orang itu sudah disampaikan saat UN Peacekeeping Ministerial Meeting di Ghana pasa 5-6 Desember lalu.
"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestine sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk pendaftaran atau tingkat level 1," kata Jenderal Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Namun Panglima TNI memahami bahwa pasukan perdamaian tidak bisa dikirim begitu saja ke wilayah Gaza. Sebab, Indonesia harus mengikuti sejumlah prosedur yang berlaku dalam sistem administrasi PBB.
Baca juga: Kata Pengamat Soal Kesiapan Prabowo Kirim Pasukan Perdamaian dan Evakuasi Korban di Gaza
Ia menyampaikan ada empat tahapan pledging atau komitmen yang harus dilakukan. Setelah itu, PBB barulah memberikan mandat soal operasi pemeliharaan pedamaian dunia di Palestina keluar.
"Apabila mandat PBB tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestine keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level II," ungkapnya.
Nantinya, kata Agus, pihaknya mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan dalam pendaftaran yang merupakan tanggung jawab Mabes TNI. Di antaranya, penyiapan unit table of organization, daftar alutsista yang digunakan, dan daftar kebutuhan self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara.
"Kebutuhan personel terkait penentuan satuan standby, seleksi, pelatihan, dan standby force," ungkapnya.
Hingga kini, pihaknya masih melakukan kesiapan surat pendaftaran dan data organisasi tugas. Yakni, baik bidang personel maupun materil yang sudah dilengkapi.
"Namun demikian, dari kebutuhan adminsitrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang peldging yang saat ini masih diproses di Kemhan, dan permohonan akun pledging UN Picieras untuk PBB," katanya.
"Selanjutnya untuk kesiapan personel dan materil, serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu perhatian kita bersama guna menyukseskan keputusan politik negara ini," tutupnya.
