TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI (Wapres) KH. Ma'ruf Amin turut merespons soal kampanye 'All Eyes on Papua' yang berarti semua mata tertuju pada Papua yang menggema di media sosial khususnya Instagram dan X. 

Kampanye itu digaungkan warganet sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya upaya perampasan wilayah bagi sebagian masyarakat adat di Papua.

Menyikapi hal tersebut, Wapres secara tegas meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) di seluruh provinsi di Papua untuk melibatkan masyarakat adat dalam segala bentuk pembangunan.

"Kita ke depan, tentu di dalam pembangunan, harus ada komunikasi antara pemda (pemerintah daerah) dengan kepala-kepala adat dan masyarakat. Sehingga tidak terjadi semacam konflik atau kesalahpahaman seperti yang terjadi selama ini,” ujar Wapres dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).

Wapres menyatakan hal demikian juga di sela peninjauan Pemukiman Nelayan Malawei, Lorong Muara Mulia 4, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Wapres juga menekankan, rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. 

Hal ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua. 

"Kepada pimpinan daerah, kepada para Pj. Gubernur, ini kita harapkan seperti itu," tegasnya.

Baca juga: Kemenko PMK: Angka Kemiskinan Ekstrem Di Enam Provinsi Papua Masih Tinggi

Sebagaimana diketahui, media sosial diramaikan dengan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua, yaitu suku Awyu dan Moi, untuk mempertahankan hutan adat mereka. 

Dengan Menggunakan tagar “All Eyes on Papua”, warganet ramai mendukung agar pemerintah dan juga Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan yang dapat melindungi hutan adat kedua suku adat Papua tersebut. 

Terkait gugatan suku Awyu dan suku Moi yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di MA, Wapres berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan di pengadilan.

Ia mengingatkan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. 

“Tetapi ke depan, kita harapkan hal-hal seperti itu tidak terjadi. Karena mungkin dulu kurang ada komunikasi, kita ke depan harus terkomunikasi dengan baik,” tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan perizinan lingkungan kepada perusahaan sawit di atas hutan adat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya.