TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) tahun anggaran 2018-2020 yang diduga berujung rasuah dan merugikan negara. 

Satu di antara dugaan perbuatan rasuah yang didalami terkait pengadaan lahan itu terkait peruntukan atau fungsinya. 

Dugaan rasuah itu didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto sebagai saksi kasus ini pada Rabu, 5 Juni 2024.

"Ya itu kan memang jalan di sekitaran itu yang kebetulan kemudian fungsi-fungsinya untuk apa, ya sedang kami dalami, di jalan sekitaran jalan tol itu kan kemudian ada tanah-tanah di sekitarnya kan yang kemudian kami masih dalami pengadaannya terkait apa," ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (7/6/2024).

Namun, Ali enggan memerinci lebih lanjut. Termasuk saat disinggung apakah pengadaan lahan diperuntukan untuk membangun kompleks perumahan, perkantoran atau rest area jalan tol. 

Sejauh ini tercatat terdapat tujuh rest area JTTS Ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Tol Terpeka) yang dikelola PT Hutama Karya Realtindo (HKR), anak usaha PT Hutama Karya.

Tujuh rest area yakni di KM 163 A, KM 172 B, KM 208 A, KM 277 A, KM 269 B, KM 311 A dan 306 B. 

Rencananya, pada pertengahan tahun 2024 ini akan ada penambahan dua rest area yaitu di KM 234 A dan KM 215 B sehingga total sembilan rest area yang akan dikelola oleh HKR. 

"Nah justru itu yang menjadi substansi penyidikan," kata Ali. 

Baca juga: KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol Trans Sumatera oleh PT Hutama Karya

Usai diperiksa, Budi Harto mengaku ditanya seputar pembelian lahan di luar JTTS. 

Menurut Budi, lahan itu untuk properti. Namun, dia tidak memerinci properti yang dimaksud dalam pemberian lahan tersebut.

"[Diperiksa terkait] ada pembelian lahan, bukan untuk Tol Sumatra, di luar jalan tol, [untuk] properti," kata Budi Harto.

Selain Budi Harto, penyidik KPK juga memanggil dua saksi lainnya, yaitu Eka Setya Adrianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Hutama Karya dan Irza Dwiputra Susilo selaku swasta.

Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Hutama Karya (Persero).