KPK Dalami Peruntukan Lahan Tol Trans Sumatera Lewat Dirut Hutama Karya Budi Harto
Periksa Direktur Utama PT Hutama Karya Budi Harto, KPK dalam soal pengadaan lahan sekitar Jalan Tol Trans Sumatera terutama peruntukan atau fungsinya.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Dugaan korupsi ini terkait dengan pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera pada 2018 hingga 2020.
Ditaksir kasus korupsi ini merugikan keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.
Baca juga: KPK Geledah Kantor Pusat Hutama Karya Terkait Korupsi Pengadaan Lahan di Sekitar Tol Trans Sumatera
Saat ini KPK sedang meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti nilai kerugian keuangan negara.
KPK menduga proyek pengadaan lahan JTSS melawan hukum. Dugaan itu atas temuan sejumlah dokumen yang telah dikantongi tim penyidik KPK.
Tim penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen pengadaan lahan JTSS saat menggeledah kantor Hutama Karya dan kantor Hutama Karya Realtindo beberapa waktu lalu.
Dalam dokumen tersebut, tercantum item-item pengadaan yang diduga dilakukan secara melawan hukum.
Lembaga antikorupsi memastikan akan menganalisis lebih lanjut temuan tersebut untuk mengembangkan penyidikan kasus korupsi ini.
Baca juga: KPK Usut Dugaan Korupsi di Hutama Karya Terkait Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera
Dalam penanganan perkara yang dilakukan KPK, peningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diiringi dengan penetapan tersangka.
Berdasarkan sumber Tribunnews.com, ada tiga orang yang telah dijerat atas kasus ini.
Yakni, mantan Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo; eks Kadiv Pengembangan Bisnis Jalan Tol PT Hutama Karya, M. Rizal Sutjipto; dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya, Iskandar Zulkarnaen.
Ketiganya telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham atas permintaan KPK.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.