TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila bakal diterapkan di sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah guna mendukung Kurikulum Merdeka.

Terkait hal tersebut Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina menyebut perlu ada strategi yang reliabel dalam penerapan BTU Pendidikan Pancasila di sekolah.

"Perlu kita memikirkan langkah-langkah bagaimana supaya langkah yang sudah dilakukan ini semakin kuat, semakin mendorong pendidikan. Maka perlu kita untuk memformulasikan pengimplementasian Buku Teks Utama ini," tuturnya dalam pernyataannya, Jumat(7/6/2024).

Rima menyebut, penerapan BTU Pendidikan Pqncasila perlu didorong sebagai gerakan nasional yang strategis untuk kemajuan pendidikan bangsa Indonesia, baginya, diperlukan energi dan kolaborasi yang kuat hingga lintas sektoral sebagai bentuk gotong royong dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sinkronisasi antar lembaga harus diperkuat kembali bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri dan Kemenag sehingga enforcement ke bawah itu semakin tegas bahwa sudah wajib melaksanakan BTU ini di dalam Pendidikan Pancasila. Maka kita perlu berkolaborasi untuk penerapan dan penguatan itu," tegas Rima.

Hasil pemantauan BPIP melalui Direktorat Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Direktorat Evaluasi, ditemukan beberapa kendala dalam penerapan BTU.

Menilik hal tersebut, Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof. Muhammad Amin Abdullah menyampaikan perlunya mengatur strategi baru yang solid dan kokoh.

Prof. Amin menyampaikan BTU Pendidikan Pancasila harus sampai secara efektif kepada guru-guru yang akan mengajarkan Pendidikan Pancasila, hal ini menjadi sangat vital, karena guru sebagai garda terdepan pendidik.

“Malam ini kita harus mengatur strategi baru, sebagai gerakan nasional, dimulai dari antar kedeputian dan lintas koordinasi perlu duduk. Selain itu, BTU harus menyentuh guru, bukan kepala dinas, itu kuncinya, gurulah garda terdepan kita,” ucapnya.

Menurut Prof. Amin, membangun character building melalui Pendidikan Pancasila diperlukan sinergisitas dan gotong royong bersama. Prof Amin mendorong BPIP untuk terus memperkuat kolaborasi bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, dan Kemenag dalam mengoptimalkan penerapan BTU Pendidikan Pancasila tersebut.

“Kita harus duduk bareng, koordinasi yang apik bersama KemenkoPMK, Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenag dan sektoral terkait,” tuturnya.

Senada dengan itu, Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo menyebut perlunya pemahaman yang serentak akan perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku sebelumnya bisa diterapkan di sekolah-sekolah.

“Sebagian guru barangkali tidak memahami perbedaan BTU Pendidikan Pancasila dan buku yang lama, kewarganegaraan. Diperlukan konten atau sosialisasi, kerjasama, untuk lebih mudah memahami perbedaannya. Apa yang membedakan dengan pendidikan Pancasila yang dulu,” ujar Benny.