Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan pihaknya akan menaati prosedur administrasi yang telah ditetapkan PBB terkait rencana misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian ke Gaza Palestina.

Ia mengatakan, sesuai prosedur, untuk bergabung dengan satuan dan misi baru penugasan PBB terdapat empat tahapan pledging atau komitmen.

Baca juga: Panglima TNI Beberkan 5 Manfaat Indonesia Kirimkan Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina

Pledging yang merupakan keputusan politik pemerintah RI tersebut, kata dia, telah disampaikan pada UN Peacekeeping Ministrial Meeting di Ghana pada tanggal 5 sampai 6 Desember 2023 yang lalu.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (6/6/2024).

Baca juga: Profil Miriam Adelson, Ratu Judi AS Donatur Donald Trump dan Pendukung Agresi Israel ke Gaza

"Pengusulan Indonesia untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina sebanyak 650 orang, saat ini telah masuk proses pendaftaran atau tingkat level 1," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).

"Apabila mandat tentang penggelaran operasi pemeliharaan perdamaian dunia di Palestina keluar, maka pemerintah akan meneruskan usulan tersebut untuk proses selanjutnya ke tingkat atau level 2," sambung dia.

Pada tingkat 1 pledging saat ini, kata dia, beberapa dokumen dibutuhkan dalam pendaftaran.

Untuk dokumen yag menjadi tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of orginization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.

Saat ini, kata dia, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.

Namun demikian, kata dia, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.

Hal tersrbut, kata Agus, di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masig diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.

Selain itu, kata dia, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.

Ia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.

Baca juga: Israel Ketar-ketir, Kolombia akan Setop Pasok Batu Bara ke Tel Aviv Akibat Agresi di Gaza