TRIBUNNEWS.COM - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk bendahara umum mereka, yakni Gudfan Arif Ghofur sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan usaha pertambangan.

PBNU membentuk perseroan terbatas (PT) yang mengurusi pengelolaan tambang itu setelah adanya keputusan soal ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengatakan, Gudfan juga berlatar belakang sebagai seorang pengusaha tambang.

"Kemudian soal sumber daya manusia yang kita punya, ya kita sudah bikin PT-nya. Itu sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendahara umum yang juga adalah pengusaha tambang," ujar Gus Yahya dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jln Kramat Raya, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Gudfan yang merupakan pengusaha tambag itu juga dinilai memiliki jaringan komunitas pertambangan yang mampu membantu pengelolaan tambang.

Kendati demikian, nantinya, Gudfan tidak akan sendirian dalam mengelola usaha pertambangan PBNU tersebut.

Ia akan dibantu oleh kader-kader lain di PBNU yang memiliki kemampuan berkaitan dengan manajemen perusahaan.

"Dia tentu tidak sendirian, bukan hanya soal bahwa dia sendiri pengusaha tambang, tapi sebagai pengusaha tambang dia punya jaringan bisnis di antara komunitas pertambangan ini," kata Gus Yahya.

Lantas, seperti apakah profil Gudfan Arif yang disebut akan memimpin pengelolaan perusahaan tambang PBNU tersebut?

Profil Gudfan Arif

Gudfan yang kerap dipanggil dengan Gus Gudfan tersebut, merupakan putra KH Abdul Ghofur, pengasuh Ponpes Sunan Drajat, Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Gus Yahya Ungkap Alasan Pilih Gus Gudfan Gantikan Mardami H Maming Sebagai Bendara Umum PBNU

Dia merupakan seorang politikus dari Partai Gerindra pada tahun 2010 lalu.

Gudfan yang aktif menjadi kader dan pengurus PBNU ini disebutkan merupakan pengusaha dari beberapa perusahaan.

Putra KH Abdul Ghofur ini merupakan salah satu dari 13 Bendahara PBNU untuk pengurus 2022-2027.

Namun, pada 2022 lalu, Gudfan ditunjuk sebagai bendahara umum PBNU.

Ia menggantikan Mardani Maming yang kala itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Gudfan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

Gudfan diketahui menempuh pendidikan di Lamongan dan Aliyah di Jombang, Jawa Timur.

Kemudian, menyenyam pendidikan tinggi di Universitas Darul Ulum Jombang.

Saat berkuliah itu, ia memilih untuk masuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).

Setelah tamat kuliah, Gudfan kemudian menggeluti dunia bisnis sejak 2003 hingga sekarang.

Ia mendirikan beberapa perusahaan di berbagai bidang mulai dari minyak dan gas, petrokimia, informasi dan telekomunikasi (IT), serta pertambangan batu bara.

Di perusahan yang ia dirikan itu, Gudfan menjadi komisaris dan direksi.

Usahanya itu bahkan memiliki kantor cabang di beberapa wilayah Indonesia, seperti Surabaya, Bali, Semarang, dan Cilegon.

Sementara itu, di PBNU, Gudfan sendiri sudah beberapa kali menempati posisi strategis, di antaranya sebagai berikut:

• Bendahara Pimpinan Pusat (PP) Pagar Nusa (2012-2017)
• Bendahara Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PWNU Jawa Timur (2013-2018)
• Penasihat RMI PWNU Jawa Timur (2018-2023)
• Penasihat Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor (2019-2023)

NU Dapat Izin Tambang dari Penciutan Lahan PT KPC

Disampaikan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinas Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, NU memperoleh izin tambang dari penciutan lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Kaltim Prima Coal (KPC).

PT KPC ini diketahui bergerak di bidang pertambangan batu bara.

"Menyangkut wilayah besar salah satu yang mau jelaskan pemberian ke PBNU adalah eks KPC," tuturnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jumat (7/6/2024), dikutip dari YouTube Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil mengatakan, pihaknya bakal menawarkan hal tersebut kepada NU pekan depan dan diusahakan tuntas saat itu juga.

Namun, Bahlil belum menjelaskan jumlah cadangan yambang yang berada di lahan bekas KPC tersebut.

"Sudah tentu ada yang nolak kan. Ini buat yang mau, kita hanya berikan yang membutuhkan dan dengan syarat ketat untuk dipergunakan mengurus umat."

"Yang jelas landasan ini dasar pemikiran retribusi bagaimana ormas keagamaan berkontribusi," ujarnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fahdi Fahlevi/Theresia Felisiani/Yohanes Liestyo)