"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," ujar Hasto.

Gerindra: Sudah Capek dengan Gaya Pilpres Melelahkan?

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan keputusan presiden kembali dipilih MPR harus mendengar aspirasi rakyat.

Ia pun bertanya tentang kepuasan masyarakat terkait pelaksanaan Pilpres.

"Pendapat masyarakat tuh seperti apa soal pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini. Apakah sudah capek dengan gaya pilpres yang melelahkan seperti 3 pemilu terakhir atau memang tetep happy masyarakat-nya," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Habiburokhman tak menampik, partainya merasa lelah dengan sistem Pemilu langsung yang telah berjalan.

Namun, menurutnya, semua keputusan harus diserahkan kepada rakyat.

"Kalau di tingkat politisi kaya kami nih yang bertempur di pilpres tentu sangat melelahkan model pilpres dipilih langsung oleh rakyat."

"Tapi kan kami tidak bisa memutus hanya berdasarkan kepentingan dan situasi kami melihat aspirasi publik aspirasi masyarakat seperti apa. Apakah mereka merasa haknya diambil kan tidak bisa juga kita sewenang wenang seperti itu," katanya.

Baca juga: PKS Tolak Usulan Amien Rais soal Presiden Dipilih MPR: Bukan Begitu Caranya

PAN Turut Menolak

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi turut menolak wacana amandemen UUD 1945 untuk mengembalikan Pilpres melalui MPR.

Viva menyebut, pemilihan langsung melalui rakyat adalah bagian tradisi politik dan budaya demokrasi Indonesia.

"Jika ada masalah, kendala, kurang sempurna, kita sempurnakan bersama-sama dengan parpol, pemerintah, dan seluruh kekuatan masyarakat," kata Viva kepada Tribunnews.com, Jumat.

Ia pun membantah alasan politik uang atau money politic bisa hilang dengan pemilihan presiden melalui MPR.

"Tidak bisa begitu, justru mungkin saja akan semakin masif dan semakin besar karena jumlah pemilih semakin sedikit, sehingga mudah untuk dikordinasikan," ucap Viva.

Dia menegaskan, kalaupun ada persoalan penyimpangan kekuasaan, politik uang, dan kendala teknis administratif, maka disempurnakan saja.