Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno merespons soal wacana amandemen UUD 1945 oleh MPR RI, lebih khususnya soal Presiden dipilih MPR dan kepala daerah oleh DPRD.

Eddy berpandangan yang harus dilakukan adalah perbaikan menyeluruh pada sistem pemilu, penegakan hukum yang konsisten, dan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan pemilu.

"Yang harus dilakukan meningkatkan kualitas demokrasi dengan memperbaiki secara menyeluruh sistem pemilu, tegakkan aturan secara konsisten dan perkuat pengawasan. Bukan tiba-tiba melakukan amandemen mengubah sistemnya," kata Eddy dalam keterangannya, Sabtu (8/6/2024).

Baca juga: Moeldoko: Pemerintah Tidak Pernah Bicarakan Amandemen UUD 45 Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Hal ini disampaikan Eddy di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Pemenangan Pilkada PAN Jawa Tengah di Semarang.

Menurut Pimpinan Komisi VII DPR RI ini, demokrasi tarung bebas melahirkan pragmatisme.

“Untuk memenangkan kursi legislatif dan eksekutif, bahkan pemilihan kepala desa, para kontestan harus merogoh kocek yang semakin dalam, agar memastikan mereka terpilih," kata dia.

"Politik uang membuat beberapa pemilih tidak peduli gagasan visi, misi atau gagasan calonnya. Yang mereka pedulikan adalah calon yang memberikan uang dengan jumlah terbesar maka dialah yang paling layak mendapatkan suara," lanjutnya.

Melihat fenomena demokrasi biaya mahal ini, Eddy mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan pada sistem demokrasi yang lebih substansial dan tidak terjebak pada prosedural semata.

"Yang perlu dilakukan adalah memperbaiki, bukan menggantinya dengan sistem yang lain,” lanjutnya.

Eddy juga mengajak semua pihak untuk terus melakukan edukasi politik kepada masyarakat bahwa suara mereka lebih berharga dari sekedar amplop atau sembako yang dibagikan seorang calon.

"Pendidikan politik ini agar masyarakat memilih karena gagasan dan konsep, bukan iming-iming hadiah. Bagaimanapun pendidikan politik adalah tanggung jawab kita bersama sebagai insan politik atau kontestan di dalam pemilihan jabatan publik," kata dia.

Baca juga: Syarief Hasan Jelaskan Pertimbangan MPR Belum Putuskan PPHN Masuk Amandemen UUD 45

Secara khusus, Eddy mengajak partai politik untuk bersama-sama merawat demokrasi dengan sebaik-baiknya agar perjuangan Reformasi 1998 tetap terjaga dan tidak sia-sia.

“Kita sebagai bangsa telah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem bernegara yang kita jalankan, karena memberikan kedaulatan bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin atau wakilnya secara langsung. Mari kita perbaiki terus menerus agar demokrasi kita semakin berkualitas," pungkas dia.