TRIBUNNEWS.COM - Iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera) saat ini tengah ramai diperbincangkan publik.

Skema iuran Tapera yang memotong gaji para pegawai ini mendapatkan penolakan dari masyarakat.

Terkait hal ini, eks Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, meminta pemerintah mendengarkan aspirasi publik.

Dengan begitu, negara bisa menilai seberapa besar kebijakan itu bisa diterima masyarakat.

"Saya rasa begini, dari komentar-komentar publik, negara bisa menilai, seberapa masuk akal kebijakan itu," kata Anies kepada wartawan di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (7/6/2024).

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, mengaku menyesal karena program Tapera membuat masyarakat justru melancarkan protes keras.

Hal ini disampaikannya seusai raker bersama DPR, Kamis (6/6/2024).

"Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul," ujarnya, Kamis. 

Kini, jelas Basuki, pemerintah sudah memiliki program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat lewat Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sosok yang juga merupakan Komite BP Tapera itu mengungkapkan program ini telah menggelontorkan dana mencapai Rp105 triliun.

"Cukup diketahui, APBN sampai sekarang sudah Rp105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga."

Baca juga: Potongan Tapera Bikin Gaduh, Menteri Basuki Menyesal dan Akan Lapor Presiden Jokowi

"Kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp50 triliun," jelas Basuki.

Adapun, Basuki dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengaku sepakat untuk menunda iuran Tapera. 

Pasalnya, menurut perhitungan mereka, masyarakat belum siap menerima kebijakan tersebut.