Hal ini terlihat dari masifnya penolakan masyarakat terhadap pemotongan gaji untuk Tapera.

"Jadi kalau ada misalnya usulan, apalagi DPR misalnya (minta ditunda), ketua MPR untuk diundur. Menurut saya, saya sudah contact Bu Menteri Keuangan, kita akan ikut (sepakat menunda)," terang Basuki.

Apalagi, lanjut Basuki, pemerintah juga belum siap terkait dengan sosalisasi.

Atas dasar itu, ia berpendapat akan lebih baik jika Tapera diundur dan tidak perlu berbenturan antara pemerintah dengan masyarakat.

"Saya kira iya (menunggu kesiapan masayarakat). Kenapa kita harus saling berbenturan, enggak-enggak (perlu seperti itu), insyaAllah."

"Kalau yang punya rumah, sebagai penabung dan bunganya lebih besar dari deposito kalau dia mau ambil. Undang-undangnya menyampaikan wajib (ikut Tapera). Ini sosialisasinya kami juga lemah dan belum kuat," jelasnya.

Dengar Masukan Banyak Pihak

Di sisi lain, Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya program untuk menyelesaikan masalah krisis kepemilikan rumah (backlog) di Indonesia.

Saat ini terdapat backlog 9,9 juta yang harus ditangani.

"Beliau (Jokowi) katakan ada backlog 9,9 juta, ini kan harus ditangani negara harus hadir," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jumat.

Menurutnya, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah melalui Kementerian PUPR tidak berjalan efektif.

Tidak banyak pekerja atau masyarakat berpenghasilan rendah yang menggunakan program tersebut.

FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

"Pendekatan FLPP kemarin dengan subsidi bunga 5 persen ternyata perkembangan populasinya gak banyak, paling banyak 300 ribu pertahun," terangnya.

Dengan jumlah pengguna FLPP yang hanya 300 ribu pertahun maka kondisi krisis kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta per tahun akan sulit untuk diselesaikan.