Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana, memandang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bisa mengusulkan untuk membentuk koalisi kemanusiaan di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) "Call for Action: Urgent Humanitarian Response for Gaza" atau "Seruan untuk Bertindak: Tanggap Darurat Kemanusiaan untuk Gaza" di Yordania.

Ia mencatat dalam Forum Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian dan juga rumah sakit yang akan merawat anak-anak dan rakyat di Gaza.

Baca juga: Menhan Prabowo Mendarat di Amman Yordania, Besok Hadiri Konferensi Tanggap Darurat Gaza 

Menurutnya apa yang disampaikan Prabowo saat itu adalah dalam rangka mewujudkan Koalisi Kemanusiaan atau Coalliton of Humanity.

"Dan ini dapat menjadi tawaran Indonesia bagi negara-negara yang hadir di KTT Yordania," kata Hikmahanto ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (10/6/2024).

Ia mengatakan koalisi tersebut bisa dibentuk mirip dengan Coallition of the Willing yang dibentuk saat Amerika Serikat hendak menginvasi Irak dan menangkap Saddam Hussein serta mencari senjata pemusnah massal setelah tidak mendapatkan mandat dari DK PBB yang saat itu diveto oleh Prancis pada tahun 2003 lalu.

Menurutnya, saat ini banyak negara-negara yang sudah mengecam tindakan Israel.

Tidak hanya negara yang berpenduduk mayoritas Islam, melainkan juga negara-negara Eropa.

Bahkan, kata dia, masyarakat seperti mahasiswa di universitas-universitas ternama di AS juga telah memberikan kecamannya.

Hanya saja, kata Hikmahanto, mereka masih sebatas mengecam dan belum mengambil langkah tindakan konkret.

Baca juga: Susul Benny Gantz, 3 Petinggi Israel Resign termasuk Jenderal Divisi Gaza

Bahkan PBB, menurutnya seolah tidak berkutik karena veto yang dimiliki AS untuk mendukung segala kebijakan PM Nethanyahu terkait Gaza.

"Pak Prabowo sudah berani menginisiasi tindakan konkrit dan berani. Konkrit karena pasukan militer Indonesia bisa dideploy atau dikerahkan kapan saja pada saat gencatan senjata disetujui," kata dia.

"Sementara berani karena bila gencatan senjata terwujud sewaktu-waktu bisa terjadi pelanggaran dan pasukan militer Indonesia berada di dalam situasi perang yang bisa mengancam nyawa pasukan Indonesia," sambung dia.

Ia mengatakan rumah sakit tentara yang rencananya akan dibangun untuk mengobati anak-anak Palestina dalam rangka kemanusiaan.