Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang mengakui belum ada investor asing yang menanamkan modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan penolakan. Salah satunya dari koleganya di pemerintahan.

Penolakan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa. Dia membantah investor asing masih belum mau menanamkan modalnya di IKN.

Baca juga: Jokowi Akan Gelar Upacara HUT RI di IKN, Wakil Kepala BRIN: Itu National Pride

"Enggak, domestik kan sudah banyak. Nah asing kan mereka kan wait and see," ucap Suharso di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Akan tetapi, Suharso menjelaskan investor domestik yang sudah menanamkan modal di IKN sudah banyak.

Baca juga: Bambang Susantono Dapat Jabatan Baru dari Jokowi, Ini Tugasnya

Dia pun berharap nantinya akan semakin banyak investor yang masuk di IKN.

Lebih lanjut, Ia mengingatkan persoalan investasi tidak bisa sembarangan. Menurutnya, investasi yang ditanamkan di IKN haruslah berkualitas dan sesuai master plan.

"Kalau investasi kita tidak bisa main soal targeting gitu ya, kalau investasi kan yg penting bisa membuat itu menarik, benar-benar ibukotanya pindah, benar-benar unsurnya berjalan, bahwa sesuai dengan master plan," ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa investasi membutuhkan tempat yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karenanya, sudah biasa investor asing masih memilih wait and see dalam menanamkan modalnya.

"Saya kira hal umum dan biasa di setiap pergantian kepemimpinan investor itu mau lihat kira-kira mereka ingin lihat conformity confirmity-nya seperti apa kalau itu buat mereka pas saya kira nggak ada soal nggak ada isu di situ. Kan ini negara yang besar ya kan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kaltim.

Baca juga: Persiapan HUT RI di IKN, BNPT Asistensi Pengamanan Kilang Minyak Pertamina Balikpapan

Hal tersebut disampaikan Bahlil ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (11/6/2024).

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025.

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil dikutip dari kanal YouTube DPR.