TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, tingkat inflasi Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan tingkat inflasi di berbagai negara lain anggota G20, seperti Rusia, India, Australia, dan Amerika Serikat.

“Inflasi (Indonesia) di bulan Mei ini 2,84 persen year-on-year (yoy). Dan dibandingkan dengan negara G20 lain, Rusia misalnya 7,84 persen yoy, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, dan Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024 di Istana Negara, Jakarta, bahwa inflasi dapat terkendali berkat sejumlah kebijakan.

Diantaranya keterjangkauan harga, terjaganya ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan, terutama terkait bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.

“Stabilisasi harga untuk mengatasi kenaikan harga dalam jangka pendek melalui penyaluran beras SPHP (Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), bantuan pangan, serta gerakan pangan murah, telah berhasil menekan kenaikan harga,” ucapnya.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah peningkatan produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian dengan porsi penyaluran sebesar 30,4 persen.

Airlangga mengatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk memastikan kelancaran distribusi, terutama untuk 10 komoditas pangan strategis, serta optimalisasi tol laut untuk distribusi ke daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.

“(Dalam menjaga tingkat inflasi,) ada beberapa hal juga yang perlu ditekankan, yang pertama adalah kesinambungan pasokan domestik sebagai kunci utama untuk menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga juga menyoroti pentingnya pengembangan neraca pangan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyediakan data pangan yang akuntabel sehingga stabilisasi harga di daerah dapat lebih termonitor

Dia mengungkapkan, bahwa berbagai program pengendalian inflasi tersebut didukung dengan anggaran dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat yang per 31 Mei 2024 realisasinya mencapai Rp39 triliun, atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun.

"Realisasi fiskal untuk berbagai program tersebut di tingkat daerah mencapai Rp13,56 triliun dari total pagu Rp92 ,87 triliun," kata dia.

Airlangga mengatakan bahwa dengan terkendalinya inflasi, hal tersebut dapat mendukung kinerja pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun lalu mencapai 5,11 persen, jauh lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi Bank Dunia hanya sebesar 2,6 persen.

Kendati demikian, Airlangga mengatakan Indonesia perlu mewaspadai adanya pergeseran potensi perdagangan dan rantai pasok di kawasan Asia Tenggara dari China ke Amerika Serikat.

Kondisi tersebut kurang menguntungkan bagi Indonesia mengingat Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika Serikat.

Baca juga: Menko Airlangga: Realisasi Anggaran Pengendalian Inflasi Sudah Mencapai Rp39 Triliun

“Hanya memang karena kita (Indonesia) belum punya FTA (dengan Amerika Serikat), jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN. Jadi kita sedang mempersiapkan (perjanjian) perdagangan dengan Amerika,” pungkasnya.