Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menggelar sekolah hukum untuk calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih 2024 daerah pemilihan (dapil) Jakarta di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Acara ini dihadiri Guru Besar Hukum Tata Negara, Mahfud MD. Mahfud menjadi pembicara utama.

Selain Mahfud, acara ini dihadiri juga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.

Hadir juga sejumlah Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP di antaranya Deddy Sitorus hingga Masinton Pasaribu.

Baca juga: PDIP Keluarkan 70 Surat Tugas, Siapa Saja Dicalonkan Jadi Kepala Daerah 2024?

Acara ini juga diikuti Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri secara daring bersama ratusan pengurus PDIP dari berbagai daerah.

Hasto mengatakan, Mahfud MD pernah memberikan keynote speech tentang reformasi sistem hukum nasional di Sekolah Partai pada 13 Oktober 2022.

Dia menyebut, PDIP menjunjung tinggi konsepsi supremasi hukum, berdasarkan ideologi Pancasila berdasarkan konstitusi.

Namun, dalam praktik terjadi pergeseran yang luar biasa sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, menjadi alat penguasa.

"Pendapat para pakar termasuk Dr Sukidi mengatakan terjadi autocracy legalism atas watak pemerintahan yang authoritarian populism," kata Hasto dalam sambutannya.

Sebagai partai yang konsisten membangun supremasi hukum, Hasto menegaskan bahwa PDIP memandang pentingnya memahami sistem hukum nasional.

Authoritarian populism adalah sebagai struktur dan praktik berpolitik di mana elite penguasa bekerja mencari popularitas melalui klaim telah mewakili keinginan rakyat.

Namun, sebenarnya sedang melakukan dominasi serta menyingkirkan keinginan rakyat itu sendiri. Artinya, terlihat populis tapi sebenarnya otoriter.

Baca juga: Sudah Dihubungi dan Dapat Pujian Elite PDIP, Kapan Mba Puan Beri Rekomendasi Dukungan untuk Anies?

Hasto menerangkan, acara sekolah hukum PDIP yang diikuti oleh seluruh Caleg tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota ini akan digelar selama satu bulan penuh.

"Sekolah Hukum PDIP ini akan digelar satu bulan penuh setiap hari Jumat secara hybrid," ungkapnya.

Hasto mengungkapkan, sekolah hukum ini juga merupakan bentuk konsistensi sikap PDIP dalam membangun negara hukum, bukan negara kekuasaan.

Karenanya, konstruksi hukum nasional akan dibahas secara mendalam, termasuk etika hukum, aspek hukum acara pidana, pembahasan UU pidana dan perdata, pelembagaan sistem hukum, tanggung jawab aparat penegak hukum, dan lain-lain.