TRIBUNNEWS.COM - Seperti usulan dari Menko PMK, Muhadjir Effendy, keluarga pelaku judi online yang dirugikan akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Namun, hal tersebut banyak menuai pro dan kontra dari masyarakat, termasuk dari pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berkaitan dengan wacana tersebut, MUI mengingatkan pemerintah agar bansos itu diprioritaskan untuk keluarga miskin.

Menurut Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, bansos itu tidak perlu dikaitkan dengan korban perjudian.

Sebab, bansos pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.

Niam menegaskan, persoalan judi online ini harusnya diberantas sesuai tindak pidana yang berlaku.

"Bansos itu untuk kepentingan bantuan bagi masyarakat yang tidak mampu agar dapat memenuhi hak dasarnya."

"Tidak usah dikait-kaitkan dengan perjudian. Soal perjudian harus sama, pemberantasan tindak pidana perjudian," ucap Niam kepada wartawan, Selasa (18/6/2024).

Oleh sebab itu, MUI mengingatkan bansos pada dasarnya untuk keluarga miskin yang berusaha dan bekerja.

"Kalau fiskal negara memadai, semua dapat insentif dari negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Jika uang untuk bansos terbatas, ya harus ada skala prioritas," kata dia.

"Prioritasnya adalah orang miskin yang mau bangkit berjuang dari kemiskinan, yang mau berusaha, yang gigih bekerja, bukan yang penjudi, harus ada mekanisme punishment serta disinsentif," pungkasnya.

Baca juga: Bansos untuk Korban Judi Online Dipastikan Tak Ada dalam Anggaran Tahun 2024

Muhadjir Tegaskan Penerima Bansos Korban Judi Online adalah Keluarga Miskin

Sebelumnya, Muhadjir menegaskan, mereka yang menjadi sasaran penerima bansos korban judi online itu bukan pelakunya.

Namun, pihak keluarga yang menjadi korban dan dirugikan oleh pelaku atas perbuatannya.

Sementara pelakunya, akan tetap dihukum pidana sesuai peraturan yang berlaku, berdasarkan pada KUHP Pasal 303, maupun UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27.

"Jadi sekali lagi saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku, siapa korbannya? Korban adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan."

"Baik secara material, finansial maupun psikologis dan itulah yang nanti akan kita santuni," ujar Muhadjir, usai laksanakan salat Iduladha di Kantor PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Muhadjir juga memberikan catatan, keluarga yang menjadi korban judi online bisa menerima bansos itu berasal dari kalangan orang miskin.

Sebab, orang-orang yang masih miskin itu merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan UUD Pasal 34 Ayat 1.

"Jadi keluarga ya sekali lagi, keluarga dan keluarga itu jatuh miskin, maka itulah yang nantinya mendapatkan bantuan sosial."

"Kenapa? Ya pokoknya memang orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara, sesuai dengan UUD Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin, dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara," tuturnya.

Nantinya, proses penerimaan bansos tersebut juga masih akan diseleksi lagi, apakah sudah sesuai standar atau belum.

Baca juga: Korban Judi Online Dapat Bansos? Pengamat: Logikanya Pemerintah Mau Subsidi Pelaku Pakai Uang Negara

Apabila kriterianya sudah cocok dengan yang diterapkan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini, para korban judi online tersebut akan mendapatkan bansos.

"Jadi orang miskin itu tidak hanya korban judi online saja, semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara untuk diberi santunan dan itu kemudian akan diproses, akan dicek juga standar," katanya.

"Kriteriannya cocok nggak dengan yang ditetapkan Kementerian Sosial, kemudian ada verifikasi, kalau memang dipastikan bahwa dia memang telah jatuh miskin akibat judi online ya dia akan dapat bansos," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Menko PMK Muhadjir: Penerima Bansos Korban Judi Online Keluarga yang Dirugikan, Bukan Pelaku

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza Deni/Fahdi Fahlevi)