TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengomentari wacana bantuan sosial diberikan untuk korban judi online.

Menurutnya kebijakan tersebut tak solutif serta membuat Indonesia gagal mengentaskan kemiskinan karena APBN untuk bansos yang bertambah.

Diketahui Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Muhadjir Effendy mewacanakan akan memberikan bantuan sosial kepada korban judi online.

"Kalau kebijakan sebenarnya ini tidak solutif. Karena ini memang fokusnya pada korban," kata Trubus dihubungi Selasa (18/6/2024).

Menurutnya jika kebijakan tersebut direalisasikan. Korban judi online itu sulit sekali untuk didata dan diverifikasi.

Selain itu, menurutnya pemerintah juga akan kesulitan menulusuri penerima bansos yang diduga kuat masih bermain judi online.

"Hal itu dikarenakan pemerintah tidak punya instrumen yang mampu memverifikasi penerima bansos benar-benar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi pemerintah sendiri juga kebingungan saya lihat menulusuri hal tersebut," kata Trubus.

Baca juga: Airlangga Sebut Bansos Untuk Korban Judi Online Tidak Ada Dalam Anggaran Tahun Ini

Kemudian dikatakannya kebijakan tersebut belum ada regulasinya. Ia mempertanyakan korban judi online itu seperti apa serta bagaimana kriterianya.

"Kalau dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah ada itu akan memberikan dampak. Bansos akan meningkat terus, pada anggaran APBN. Otomatis kita dianggap gagal mengentaskan kemiskinan karena orang miskin semakin banyak," tegasnya.

Sebelumnya, Muhadjir Effendy membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar menerima bantuan sosial (bansos).

Hal ini disampaikan Muhadjir menanggapi judi online makin marak di masyarakat.

"Kita sudah banyak memberikan advokasi mereka yang korban judi online ini, misalnya kemudian kita masukkan di dalam DTKS sebagai penerima bansos," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).