Pakar Sebut Kebijakan Keluarga Korban Judi Online Dapat Bansos Wujud Pemerintah Tak Mau Ambil Pusing
Pakar menilai pemberian bansos terhadap keluarga korban judi online menjadi wujud pemerintah tak mau ambil pusing.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
TRIBUNNEWS.COM - Pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio menilai kebijakan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada keluarga yang menjadi korban judi online merupakan wujud pemerintah tidak mau ambil pusing.
Agus mengatakan seharusnya pemerintah cukup dengan melakukan pemblokiran terus menerus terhadap situs judi online alih-alih justru membuat kebijakan pemberian bansos.
Namun, menurut Agus, pemerintah terkesan tidak mau untuk melakukan pemblokiran tersebut secara terus menerus.
"Ya ini, pemerintah tak mau pusing. Apa susahnya Menkominfo setiap itu (situs judi online) muncul di-close, di-close. Ini kan tentang teknologi, cuma nggak mau saja pemerintah (melakukan penutupan situs judi online)," katanya dalam program Sapa Indonesia Pagi dikutip dari Kompas TV, Rabu (19/6/2024).
Agus juga menilai pemberian bansos adalah kebijakan keliru karena kasus judi online berkaitan dengan tindak pidana.
Sehingga, dia mengaku tak habis pikir ketika seseorang atau keluarganya menjadi miskin akibat judi online justru memperoleh bansos alih-alih hukuman penjara.
"Kemudian ini kan tindak pidana dan ini kan haram hukumnya. Masak malah dikasih bansos. Mungkin kalo yang haram dikasih bansos cuma ada di Indonesia," katanya.
Di sisi lain terkait maraknya judi online, Agus mengusulkan kepada pemerintah agar dibuatkan tempat khusus untuk berjudi.
Dia pun mencontohkan beberapa negara seperti Malaysia dan Mesir yang memiliki kawasan yang dibuat untuk berjudi.
Baca juga: Menkominfo Pastikan Media Sosial X Tak akan Diblokir, Asal Tidak Sajikan Konten Pornografi dan Judi
Hal ini, kata Agus, justru dapat meningkatkan pendapatan negara ketika pemerintah menarik pajak dari judi.
"Kan judi sama-sama haram. Kan judi online tidak dapat pajak, maka pemerintah sahkan saja (kawasan khusus berjudi agar memperoleh pajak). Di Mesir dan Malaysia, ada tuh. Saya tidak berbicara agama ya," katanya.
Sebelumnya, Menko PMK, Muhadjir Effendy menyebut bakal memberikan bansos kepada korban judi online.
Namun, dia meluruskan pihak yang menerima bansos adalah keluarga yang terdampak dan bukannya pemain judi online.
"Saya tegaskan korban judi online itu bukan pelaku. Siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itu lah yang nanti disantuni," katanya pada Senin (17/6/2024) dikutip dari Kompas.com.