TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, buka suara perihal wacana korban judi online memperoleh bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Terkait hal itu, Ma'ruf Amin menegaskan, bansos diperuntukkan bagi masyarakat kategori miskin

"Begini, bansos itu untuk orang miskin, ya, jadi jangan bilang ini judi karena ini pokoknya orang miskin aja," tutur Ma'ruf Amin di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Ma'ruf menjelaskan, penerima bansos itu diverifikasi, mereka yang masuk kategori miskin akan memperoleh bansos.

Data mengenai siapa saja yang menerima bansos juga diperbarui setiap tahun.

"Kategorinya miskin yang diverifikasi memang dia miskin pantas mendapatkan bansos dan itu terus di-update (diperbarui) tiap tahun," sambungnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf mengusulkan, apabila penerima menggunakan bansos untuk berjudi, sebaiknya si penerima dicabut saja.

Tujuannya untuk memberi pelajaran sebab bansos seyogianya digunakan untuk sesuatu yang memberikan manfaat.

"Tapi kalau misalnya justru sebaliknya kalau ada penerima bansos digunakan untuk judi online atau judi lain-lain cabut saja, ya. Kalau penerima bansos, bansos-nya digunakan untuk berjudi, ya, itu dicabut, itu usul saya."

"Supaya jangan sampai ada orang-orang nanti menggunakan bansos pakai berjudi, ya. Jadi, bukan orang berjudi diberi bansos."

"Penerima bansos kalau berjudi dicabut (bansos-nya), ya, untuk memberi pelajaran kepada semua orang supaya digunakan dengan sesuatu yang untuk memberi manfaat," ucapnya.

Baca juga: Wanti-wanti Pemerintah Bahaya Judi Online: Picu Pinjol, Kejahatan, hingga Kehancuran Rumah Tangga

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga memastikan tidak ada pemberian bansos bagi pelaku judi online.

Pernyataan itu, disampaikan Jokowi saat kunjungan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (19/6/2024) 

"Enggak ada (bansos untuk judi online)," ucap Jokowi.

Pemain Judi Online Tembus 2,37 Juta

Secara demografi, total ada 2,37 juta pemain judi online di Indonesia.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring, Hadi Tjahjanto, menjelaskan para pemain judi online bahkan terdiri dari bocah berusia di bawah 10 tahun.

Adapun jumlahnya kurang lebih 2 persen atau sekira 80 ribu anak.

"Sesuai data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2 persen dari pemain. "

"Total ya 80 ribu yang terdeteksi," kata Hadi Tjahjanto di kantornya, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Lalu, untuk pemain judi online dengan usia antara 10 tahun sampai 20 tahun mencapai 11 persen atau kurang lebih 440 ribu orang.

Sedangkan pemain judi online dari usia 21 tahun sampai 30 tahun mencapai 13 persen atau sekira 520 ribu orang.

"Dan usia 30 sampai 50 tahun itu 40 persen, 1.640.000. Usia di atas 50 tahun itu 34 persen itu jumlahnya 1.350.000. Ini rata-rata kalangan menengah ke bawah yang jumlahnya 80 persen dari jumlah pemain 2,37 juta," kata Hadi.

Biasanya, sambung Hadi, klaster nominal transaksi menengah ke bawah itu memasang antara Rp10 ribu sampai Rp100 ribu.

Sementara itu, untuk klaster nominal transaksi kelas menengah ke atas mencapai Rp100 ribu sampai Rp40 miliar.

Terkait hal itu, lanjut Hadi, Satgas telah menetapkan sejumlah langkah dalam dua pekan ke depan untuk memberantas praktik judi online.

Adapun kementerian dan lembaga yang terlibat dalam langkah-langkah tersebut di antaranya, Kemenko Polhukam, TNI, Polri, PPATK, Kementerian Kominfo, BSSN, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya.

(Tribunnews.com/Deni/Galuh)