TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dari Fraksi PKS Mulyanto menilai, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah

Oleh karena itu, pemerintahan baru nanti diminta untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu prioritas.  

"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS ini, sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan program strategis nasional (PSN) yang ada sekarang," ujar Mulyanto kepada wartawa, Minggu (23/6/2024).

Politisi PKS itu pun menyebut penting bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi.

"Agar industri menjadi prime mover (penggerak utama) bagi pertumbuhan ekonomi. Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal. Sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," terang Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mengakui, semuanya memang tidak semudah membalik tangan. 

Perlu kemauan politik dan konsistensi. 

Menurut Mulyanto, negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis.

Dia pun mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, maka pembangunan ke depan bakal lebih sulit.

"Sekarang ini kontribusi sektor industri terhadap PDB terus turun, kalau ini tidak dijaga, maka semakin sulit bagi kita menjadikan industri sebagai garda terdepan pembangunan," tandasnya.

Skema Pembiayaan Industri Strategis

Sementara itu Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut, agar industri strategis dapat lebih mandiri, harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.

"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.

Oleh karena itu, dia menekankan, negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.

"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," ujar Sartono.