Komisi VII DPR Minta Negara Prioritaskan Pembiayaan Industri Strategis
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dari Fraksi PKS Mulyanto menilai, Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) belum mendapat perhatian.
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Dengan begitu, lanjut dia, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil. "Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain," tegasnya.
Selain itu, kata dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
"Serta mampu beradaptasi dalam setiap tantangan dan mencari terobosan strategi, sehingga mampu bersaing secara global," tambahnya.
Kondisi BUMN Baja
Upaya pengoperasian kembali pabrik baja BUMN ini akan menjaga kemandirian baja nasional sebagaimana dilakukan negara maju lainnya, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas yang membutuhkan pertumbuhan industri baja yang kuat.
Kondisi industri strategis ini juga menjadi perhatian dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Melalui anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo, Prabowo disebut akan menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia.
“Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” ujar Drajad.
Paradigma bagi BUMN industri strategi, kata dia, tidak bisa berorientasi keuntungan. Pasalnya hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.
Baca juga: Hadapi Era Digital, Karyawan Kawasan Industri Krakatau Diberi Pelatihan IT dan Sistem Manajemen
“Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya,” tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.