TRIBUNNEWS.COM - Pakar telematika, Roy Suryo mengkritik pemerintah, dalam hal ini Kominfo, yang tidak maaf dan tak terbuka dalam penanganan tumbangnya Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah terjadi sejak Kamis (20/6/2024) lalu.

Dia mengkritik Kominfo yang seakan tidak berani menjelaskan bahkan terkait penyebab tumbangnya PDN sejak awal.

"Meski diberitakan 'berangsur pulih' hingga Senin (24/6/2024) yang down semenjak Kamis (20/6/2024) minggu lalu, tidak ada kejelasan sama sekali (terkait penangananya). Jangankan permintaan maaf terbuka (apalagi pertanggungan jawab secara kesatria sebagaimana pejabat publik di luar negeri untuk mundur misalnya) sekedar menjelaskan 'apa yang sebenarnya terjadi saja tidak berani disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kominfo sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas kasus di PDN ini," katanya dalam keterangan tertulis pada Tribunnews.com, Senin (24/6/2024).

Roy mengatakan ketidakterbukaan Kominfo terkait penyebab tumbangnya PDN membuat adanya asumsi liar di tengah masyarakat.

Dia pun sempat menganalisis penyebab tumbangnya PDN yaitu akibat serangan siber berupa ransomware.

Namun, dengan berlarutnya penanganan, Roy pun menduga bahwa Kominfo tidak memiliki backup data terkait PDN.

Pasalnya, sambung Roy, jika memang Kominfo memiliki backup data PDN, maka penanganan ataupun pemulihannya tidak perlu membutuhkan waktu lama.

"Karena bila memang ada backup-nya, tidak sampai 1x24 jam atau hanya beberapa jam bahkan menit saja, data yang rusak bisa segera dipulihkan dengan fungsi DRC (Data Recovery Center) yang tersedia," jelasnya.

Roy pun menduga dengan lamanya penanganan dari Kominfo lantaran tidak ada backup terkait PDN ini.

Baca juga: PDN Eror Gara-gara Terkena Serangan Ransomware, Pelaku Minta Tebusan Rp 131 Miliar

Dugaan Roy ini mengacu dari pernyataan Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mewakili Telkomsigma yang menyebut pelaku peretasan PDN meminta tebusan 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar agar data bisa dikembalikan.

"Sungguh terlalu, dalam istilah netizen, atas kekonyolan ini. Serapuh inikah PDN yang dimiliki pemerintah," jelasnya.

Usai serangan ransomware ini, Roy pun mempertanyakan kesiapan pembangunan PDN di Cikarang yang menelan biaya Rp 2,7 triliun untuk menangkal serangan serupa.

Pasalnya, PDN itu akan menampung data dari puluhan kementerian/lembaga (K/L) hingga pemerintahan kabupaten/kota.

Roy pun menyebut pemerintah tidak serius dalam menangani data penting milik rakyat yang sudah menjadi tanggung jawabnya tersebut.