TRIBUNNEWS.COM - Komisi I DPR RI meradang dalam rapat membahas mengenai peretasan sistem pusat data nasional (PDN) sementara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Rapat ini diikuti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga PT Telkom. 

Dalam rapat tersebut pemerintah seolah saling lempar tanggung jawab terkiat tak adanya back up data keseluruhan data di PDN. 

Diketahui, PDN mengalami serangan siber dengan "Ransomware" pada Kamis (20/6/2024).

Akibat peretasan ini setidaknya data di 282 kementerian/lembaga terkunci. 

Hanya beberapa tenant atau instansi yang memiliki back up data di PDN. 

Mulanya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian dimintai penjelasan mengapa tak ada back up data di PDN sementara Surabaya. 

"Kenapa tidak ada (back up)?" tanya anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP Mayjen Purn TB Hasanuddin.

"Mungkin nanti dari Kominfo yang bisa menjelaskan, Pak," jawab Hinsa.

"Itu yang banyak dipertanyakan oleh pakar IT, Pak, kenapa tidak ada?" timpal Hasanuddin. 

"Baik, mungkin ranahnya Pak Kominfo yang akan menjawab," tutur Hinsa. 

Baca juga: Serangan Ransomware ke Server PDN Juga Hambat Layanan Pajak WNA

TB Hasanuddin Meradang, Minta Kominfo Akui Kesalahan 

TB Hasanuddin meradang sebab pihak BSSN, Kominfo maupun Telkom saling melempar tanggung jawab soal peretasan PDN ini. 

Ia meminta pemerintah mengakui kesalahannya akibat insiden ini.