TB Hasanudding mengingatkan bahwa permasalahan ini menjadi satu-kesatuan tanggung jawab dari pemerintah. 

"Kita diskusi bukan saya, kami ini dengan Kominfo, dengan Pak Dirjen, dengan Telkom. Tidak. Ini satu kesatuan NKRI, di sini ada menteri, di sini ada Kepala BSSN. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan." 

"Jadi kalau misalnya back up disediakan fasilitasnya cukup, mengapa tidak dipakai, siapa yang harus mengorganisirnya. Siapa? Terus jangan bilang, 'oh ini mestinya tenant-tenant ini', enggak bisa ini negara. Saudara harus tanggung jawab," ucapnya. 

Mendengar penjelasan Hasanuddin, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Pangerapan, kemudian kembali memaparkan bahwa pihaknya segera akan meneken kebijakan baru terkait penyelenggaraan PDN. 

Di mana para tenant atau instansi bakal diwajibakan untuk melakukan back up data. 

"Benar, Pak, memangnya harusnya kami... Makanya kami akan mengubah aturannya untuk memastikan," kata Semuel Pangerapan.

"Nah itu akui saja kalau memang salah!" kata TB Hasanuddin.

"Oh iya tadi kami sudah mengakui tadi disampaikan Pak Menteri," ucap Semuel.

"Jangan muter melempar ke sana, lempar ke sini!" seru TB Hasanuddin.

"Tidak, Pak," kata Semuel.

Ketua Komisi I DPR: Ini Sebuah Kebodohan 

Kritikan juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. 

Meutya menegaskan bahwa persoalan tidak adanya back up data sistem PDN yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan. 

Kominfo dan BSSN pun dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.