Keluhkan SDM, Kepala BSSN: Lulusan Politeknik Siber Cuma 100 Orang per Tahun, padahal Butuh 8.000
Kepala BSSN mengeluhkan minimnya SDM dengan kualifikasi keamanan siber. Padahal, Indonesia membutuhkan 8.000 orang tiap tahunnya.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Ayu Miftakhul Husna
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Hinsa Siburian mengeluhkan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang siber menanggapi sengkarut masalah serangan ransomware di Pusat Data Nasional (PDN).
Hal ini disampaikannya saat rapat bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024).
Awalnya, Hinsa mengungkapkan bahwa Politeknik Siber pertama kali berdiri pada tahun 2019 setelah berganti nama dari Sekolah Sandi Negara.
Lalu, dia mengatakan bahwa kurikulum yang diajarkan di Politeknik Siber lebih berfokus pada kripto saja.
"Artinya enkripsi dan deskripsi selesai. Ternyata setelah di era digital dan siber, ini sudah berkembang," katanya.
Hinsa mengungkapkan lantaran kurikulum di Politeknik Siber tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BSSN, maka dibuatlah kurikulum baru.
"Karena memang prioritaskan sumber daya manusia, kita benahi politeknik dan koordinasi dengan meminta masukan dari para ahli untuk memperbaiki kurikulumnya, supaya sesuai dengan tusi (tugas dan fungsi) BSSN di bidang siber."
"Ini yang kita lakukan dan sampai saat ini sejak kurikulum yang baru ini, itu tahun keempat (lulusan)," tuturnya.
Kemudian, Hinsa mengatakan tiap tahunnya, lulusan Politeknik Siber hanya 100 orang.
Baca juga: Harapan Pulihnya Data PDN usai Diserang Ransomware, DPR Singgung Bantuan FBI, tapi Ada Risikonya
Padahal, menurutnya, yang dibutuhkan saat ini mencapai 8.000 lulusan berlisensi siber.
"Karena ini cuma sekolah kedinasan, kita cuma bisa mencetak 100 orang per tahun. Sementara untuk tahun ini, Indonesia membutuhkan 8.000 yang berkualifikasi siber."
"Artinya, ini kita hitung dari kebutuhan masing-masing kementerian lembaga sampai pemerintah daerah," ujarnya.
Dengan minimnya SDM tersebut, Hinsa pun meminta perguruan tinggi di Indonesia turut membantu dengan berfokus mencetak lulusan di bidang cybersecurity atau keamanan siber.
"Tolong lah, kalau perlu dimasing-masing perguruan tinggi jangan cuma ilmu komputernya tapi keamanannya."
