Segera Teken Aturan Wajibkan Tenant Back Up Data 

Budi pun kemudian menjelaskan mengenai solusi terkait back up data di PDN. 

Ia menuturkan bahwa pihaknya akan segera meneken keputusan menteri tentang penyelenggaraan PDN yang salah satunya mewajibkan back up data. 

"Solusi konkret yang segera kami lakukan, saya akan segera menandatangani Keputusan Menteri tentang penyelenggaraan PDN yang salah satunya mewajibkan kementerian/ lembaga memiliki back up, jadi sifatnya bukan optional tapi wajib, " papar Budi. 

"Paling lambat Senin, Kepmen akan saya tandatangani," tambahnya. 

282 Kementrian/Lembaga Terdampak 

Diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber dengan "Ransomware" pada Kamis (20/6/2024).

Akibat peretasan ini setidaknya data di 282 kementerian/lembaga terkunci. 

Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data yang diretas. 

"Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

"Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki back up data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

"Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)